Solo (ANTARA) - Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi meminta calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan mobilisasi politik.
"Tentang kebhinnekaan ini 'never ending' (tidak akan berakhir, red), apalagi kita tahu ada masalah besar yang oleh pihak pak Prabowo dibiarkan, yaitu menggunakan agama untuk kepentingan mobilisasi," katanya pada Dialog kebangsaan dengan tema "Merajut Kebhinnekaan NKRI Menolak Radikalisme dan Intoleran" di The Sunan Hotel Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan jika dibiarkan maka hal itu akan sangat membahayakan kehidupan bernegara ke depan.
"Sebetulnya mudah bagi Prabowo yang merupakan mantan tentara untuk memberikan pemahaman seperti 'wahai pendukungku, jangan menggunakan agama untuk kepentingan yang seperti ini'," katanya.
Untuk memastikan masyarakat tidak terpengaruh oleh kegaduhan tersebut, dikatakannya, seluruh pihak jangan sampai lelah berbicara tentang kebhinnekaan dan toleransi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Progres 98 Faizal Assegaf mengatakan dialog tersebut merupakan forum konsolidasi anak bangsa untuk memastikan bahwa penolakan terhadap intoleransi dan radikalisme menjadi kewajiban negara dan rakyat.
"Ini titik awal kita, yaitu seluruh elemen bangsa bersatu melawan upaya penjagalan pemilu melalui provokasi atau legitimasi KPU," katanya.
Sementara itu, terkait pernyataan kubu oposisi terutama Amien Rais mengenai "people power" atau kekuatan massa, dikatakannya, agar segera dihentikan.
"Agar berhenti memprovokasi rakyat, menghormati konstitusi, menghormati kegembiraan politik, menghormati aspirasi rakyat, dan berhenti melakukan provokasi yang mengarah ke ancaman disintegrasi," katanya.
Ia mengatakan pendekatan politik intoleran dan radikalisme yang terus digulirkan oposisi adalah kejahatan politik yang harus dihentikan.
"Saatnya jalan seluruh elemen bangsa, intinya merah putih harus menang, Pancasila harus tegak, rakyat bersatu. Di bawah kepemimpinan Jokowi kita menolak intoleransi dan radikalisme," katanya.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandi.
"Tentang kebhinnekaan ini 'never ending' (tidak akan berakhir, red), apalagi kita tahu ada masalah besar yang oleh pihak pak Prabowo dibiarkan, yaitu menggunakan agama untuk kepentingan mobilisasi," katanya pada Dialog kebangsaan dengan tema "Merajut Kebhinnekaan NKRI Menolak Radikalisme dan Intoleran" di The Sunan Hotel Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan jika dibiarkan maka hal itu akan sangat membahayakan kehidupan bernegara ke depan.
"Sebetulnya mudah bagi Prabowo yang merupakan mantan tentara untuk memberikan pemahaman seperti 'wahai pendukungku, jangan menggunakan agama untuk kepentingan yang seperti ini'," katanya.
Untuk memastikan masyarakat tidak terpengaruh oleh kegaduhan tersebut, dikatakannya, seluruh pihak jangan sampai lelah berbicara tentang kebhinnekaan dan toleransi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Progres 98 Faizal Assegaf mengatakan dialog tersebut merupakan forum konsolidasi anak bangsa untuk memastikan bahwa penolakan terhadap intoleransi dan radikalisme menjadi kewajiban negara dan rakyat.
"Ini titik awal kita, yaitu seluruh elemen bangsa bersatu melawan upaya penjagalan pemilu melalui provokasi atau legitimasi KPU," katanya.
Sementara itu, terkait pernyataan kubu oposisi terutama Amien Rais mengenai "people power" atau kekuatan massa, dikatakannya, agar segera dihentikan.
"Agar berhenti memprovokasi rakyat, menghormati konstitusi, menghormati kegembiraan politik, menghormati aspirasi rakyat, dan berhenti melakukan provokasi yang mengarah ke ancaman disintegrasi," katanya.
Ia mengatakan pendekatan politik intoleran dan radikalisme yang terus digulirkan oposisi adalah kejahatan politik yang harus dihentikan.
"Saatnya jalan seluruh elemen bangsa, intinya merah putih harus menang, Pancasila harus tegak, rakyat bersatu. Di bawah kepemimpinan Jokowi kita menolak intoleransi dan radikalisme," katanya.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandi.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
