Gunakan hak pilih, jangan golput ya..!

Pandeglang (ANTARA) - "Sebentar lagi kita mau pemilu. Ibu harapkan gunakan hak pilih, jangan golput ya..!". Itulah sepenggal sambutan Bupati Pandeglang, Irna Narulita di hadapan para pejabat dan ribuan masyarakat yang hadir pada acara puncak peringatan HUT ke-145 Kabupaten Pandeglang di alun-alun Pandeglang, Senin (1/4).

Satu dari empat srikandi Banten yang menjadi pimpinan daerah itu juga mengajak seluruh warganya untuk menjaga situasi tetap kondusif, baik sebelum, saat maupun setelah pemilu yang akan digelar 17 April 2019 tersebut.

Di Banten ada empat kepala daerah perempuan, yakni Bupati Pandeglang Irna Narulita, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani.

"Beda pilihan itu biasa, jangan menjadikan perpecahan. Kalau situasi kondusif hasil pemilu akan lebih baik," kata Irna yang juga istri Bupati Pandeglang periode 2000-2015 dan 2005-2009, R Ahmad Dimyati Natakusumah itu.

Pemilu, kata dia, merupakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa yang akan membangun Negara Indonesia, serta para wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Paritisipasi masyarakat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kata dia, akan membantu menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

"Jangan sia-siakan hak ibu, bapak dan saudara sekalian untuk ikut menentukan nasib bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini," katanya.

Irna menyatakan, terus membantu KPU agar penyelenggaraan pemilu di daerahnya bisa berjalan lancar, dan partisipasi masyarakat tinggi sesuai yang diinginkan.

Guna memberikan contoh pada warganya, Irna mengikuti simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilu 2019 yang digelar KPU Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Saketi.

Simulasi itu dihadiri Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Anatomi, Ketua DPRD Pandeglang Gunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Taufik Hidayat, Kepala Badan Kesbangpol Tatang Effendi, Camat Saketi dan seluruh PPK dan KPPS se-Kabupaten Pandeglang.

Baca juga: Laku warga Selagolong menjadi sindiran bagi "golput"

Simulasi, kata dia, sangat penting dilaksanakan, karena anggota KPPS dan PPK tidak tetap, karena sering dilakukan perubahan personel.

"Petugas KPPS merupakan ujung tombak lancarnya demokrasi, jangan sampai tidak tahu tugas pokok yang harus dilakukan sehingga meminimalisasi kesalahan pada pelaksanaan," katanya.

Menurut Irna, yang tidak kalah pentingnya adalah simulasi kepada masyarakat. Dengan pemilu serentak ini dikhawatirkan masyarakat belum faham betul tata cara yang harus dilakukan.

"Sekarang surat suara saja ada lima, saat pencoblosan juga sangat banyak calonnya, jadi ini harus dipikirkan," ujarnya.

Karena dari KPU tidak memungkinkan, maka Irna mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pandeglang, kecamatan, kelurahan/desa serta instansi terkait lainnya membantu menyosialisasikan pemilu pada masyarakat.

"Suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, tapi kita semua. Jadi saya minta semua pihak bisa pro-aktif membantu KPU," ujarnya.

Bupati berharap, Pemilu 2019 berjalan lancar dan tidak ada pihak yang mencederai pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang bersentuhan langsung dengan masyarakkat diminta untuk menyampaikan hal terkait pemilu dan membagi pengetahuan seputar pelaksanaan pemilu pada warga.

Terus sosialisasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja'i menyatakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk tata cara mencoblos terus dilakukan oleh jajaran KPU di seluruh Indonesia, termasuk daerah itu.

"Sosialisasi, termasuk simulasi pencoblosan dan perhitungan suara terus dilakukan oleh KPU kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk KPU Pandeglang," ujarnya.

Simulasi, kata dia, perlu dilakukan guna memperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, mulai dari pencoblosan sampai selesai perhitungannya.

"Kami ingin melihat pada tahap mana yang harus mendapatkan perhatian serius agar pelaksanaan pemilu nanti tepat waktu, efisien dan efektif. Karena, pada pelaksanaan pemilu nanti tidak jauh beda dengan saat simulasi," katanya.

Melalui simulasi, kata dia, akan diketahui petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membutuhkan waktu berapa lama untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, karena pemilu serentak baru kali ini dilaksanakan.

"Standar operasional prosedur (SOP)-nya dalam pelaksanaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat dimulai acara ada pengucapan janji dulu, dilanjutkan pembukaan kotak suara, menerima formulir C-6, dan pemilih harus mengisi daftar hadir," kata Suja'i.

Setelah dilakukan beberapa contoh pada simulasi pemungutan suara, ia melanjutkan, dapat diambil kesimpulan pada titik mana yang harus mendapatkan perhatian khusus.

Ia menilai, tiga titik yang membutuhkan waktu lama yaitu pada petugas keamanan, pengisian formulir, dan memasukkan surat suara ke dalam kotak.

"Sebelum masuk ke TPS masyarakat akan diperiksa dulu oleh petugas keamanan. Pada pengisian formulir terhitung lama karena harus mencatat biodata , dan usai pencoblosan biasanya kebingungan memasukkan surat suara karena ada lima surat suara," ujarnya.

Oleh sebab itu perlu dibuat entry point pada SOP untuk mempermudah sehingga dapat dilaksanakan secara epektif dan efisien, sehingga dapat mengurai proses pelaksanaan." tegasnya.

Suja'i menyatakan optimistis tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pandeglang pada yang akan digelar 17 April 2019 mencapai 77,5 persen.

"Kita yakin tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu nanti mencapai 77,5 persen, atau sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban menyatakan siap mendukung agar target partisipasi masyarakat di daerahnya pada Pemilu 2019 mencapai 77,5 persen atau bahkan lebih.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata Tanto, sudah menyampaikan kepada aparatur kecamatan, desa dan kelurahan agar mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan aman, damai dan kondusif.

Masyarakat juga diminta menjaga keamanan lingkungan secara swadaya dan jika ditemukan orang asing terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan identitas dan tujuan. Kalau mencurigakan segera lapor pada aparat terdekat.

"Kita perlu pengamanan swadaya guna menciptakan keamanan lingkungan, terlebih menjelang pemilu itu," katanya menjelaskan.

Wabup menyatakan, belum lama ini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang kewaspadaan nasional untuk pemantapan penyelenggaraan pemilu 2019, yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pada rakornas ini memfokuskan pembahasan kesuksesan pelaksanaan pemilu 2019 yang ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya kesiapan dari penyelenggara pemilu.

Pemerintah daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pemilu. Persiapan pemilu di Pandeglang sudah 100 persen.

Ia mengajak masyarakat pada 17 April 2019 berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suara.

Sebab, masyarakat sangat menentukan untuk memilih pemimpin bangsa yang bisa meningkatkan kesejahteraan. "Kami minta warga tidak golput," katanya menegaskan.

Baca juga: Perlu UU Pemilu yang bisa menjerat pengajak golput sejak tahapan awal

Baca juga: Jokowi: Biaya Pemilu 2019 Rp25 triliun, jangan golput