Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Adhyaksa Dault meminta KPU RI menghapus 17,5 juta data pemilih yang diduga invalid agar tidak terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Kami desak KPU untuk hapuskan data itu karena data ganda," kata Adhyaksa dalam acara "Sarasehan Akal Sehat" di GOR Bulungan, Jakarta, Senin.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah melaporkan 17,5 juta suara yang diduga invalid tersebut kepada KPU RI.
Adhyaksa menjelaskan dalam 17,5 juta itu banyak kejanggalan karena dalam satu Kartu Keluarga (KK) ditemukan nama orang tidak wajar jumlahnya.
Menurut dia, kalau 17,5 juta itu tidak dihapuskan maka pihaknya akan mengambil sikap yaitu protes kepada penyelenggara Pemilu.
"Kami akan ambil sikap protes karena ada wasit yang ikut bermain. Harus jaga netralitas ke depan," ujarnya.
Selain itu dia juga menyoroti sistem Teknologi Informasi (IT) di KPU yang kurang dalam pengamanannya sehingga wajar apabila Amien Rais meminta adanya digital forensik IT KPU.
Dia juga mengajak seluruh pendukung Prabowo-Sandi menjaga TPS, formulir C1 dan C7 karena kalau tidak maka dikhawatirkan suara akan hilang.
"Brazil pada empat bulan lalu melaksanakan Pilpres menggunakan sistem sendiri, kita tidak ada itu," ujarnya.
Dalam acara tersebut, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen mengatakan masih tingginya angka masyarakat yang belum menentukan pilihannya berdasarkan hasil survei karena mereka masih takut untuk memilih.
Dia menilai masyarakat yang takut mengatakan pilihannya tersebut merupakan pemilih Prabowo-Sandi sehingga di atas kertas kandidat nomor urut 02 itu sudah menang.
"Ketika masyarakat takut katakan pilihannya maka 'undicided voters' karena mereka takut katakan pilihannya dan kami semakin yakin bahwa kita sudah menang. Ini harus dijaga dan dirawat," katanya.
Ferdinand mengajak kepada para pendukung Prabowo-Sandi untuk menjadi juru bicara di masyarakat dan menyampaikan visi-misi dan program Prabowo-Sandi ketika memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Baca juga: Bawaslu sebut KPU tak maksimal lakukan coklit data pemilih
Baca juga: Pengamat: Data pemilih pangkal permasalahan pemilu
"Kami desak KPU untuk hapuskan data itu karena data ganda," kata Adhyaksa dalam acara "Sarasehan Akal Sehat" di GOR Bulungan, Jakarta, Senin.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah melaporkan 17,5 juta suara yang diduga invalid tersebut kepada KPU RI.
Adhyaksa menjelaskan dalam 17,5 juta itu banyak kejanggalan karena dalam satu Kartu Keluarga (KK) ditemukan nama orang tidak wajar jumlahnya.
Menurut dia, kalau 17,5 juta itu tidak dihapuskan maka pihaknya akan mengambil sikap yaitu protes kepada penyelenggara Pemilu.
"Kami akan ambil sikap protes karena ada wasit yang ikut bermain. Harus jaga netralitas ke depan," ujarnya.
Selain itu dia juga menyoroti sistem Teknologi Informasi (IT) di KPU yang kurang dalam pengamanannya sehingga wajar apabila Amien Rais meminta adanya digital forensik IT KPU.
Dia juga mengajak seluruh pendukung Prabowo-Sandi menjaga TPS, formulir C1 dan C7 karena kalau tidak maka dikhawatirkan suara akan hilang.
"Brazil pada empat bulan lalu melaksanakan Pilpres menggunakan sistem sendiri, kita tidak ada itu," ujarnya.
Dalam acara tersebut, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen mengatakan masih tingginya angka masyarakat yang belum menentukan pilihannya berdasarkan hasil survei karena mereka masih takut untuk memilih.
Dia menilai masyarakat yang takut mengatakan pilihannya tersebut merupakan pemilih Prabowo-Sandi sehingga di atas kertas kandidat nomor urut 02 itu sudah menang.
"Ketika masyarakat takut katakan pilihannya maka 'undicided voters' karena mereka takut katakan pilihannya dan kami semakin yakin bahwa kita sudah menang. Ini harus dijaga dan dirawat," katanya.
Ferdinand mengajak kepada para pendukung Prabowo-Sandi untuk menjadi juru bicara di masyarakat dan menyampaikan visi-misi dan program Prabowo-Sandi ketika memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Baca juga: Bawaslu sebut KPU tak maksimal lakukan coklit data pemilih
Baca juga: Pengamat: Data pemilih pangkal permasalahan pemilu
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
