Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti Pancasila tidak dibahas sebagai pemersatu bangsa oleh kedua capres dalam debat keempat pada Sabtu (30/3) dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.
"Kami sebenarnya sangat berharap mereka kalau bicara Pancasila ini menjadi elemen ideologi pemersatu, lantas bagaimana keberagaman atau pluralisme itu mereka jaga," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin.
Ahmad Taufan Damanik berharap capres membahas Pancasila menjadi ideologi pemersatu agar masyarakat Indonesia yang memiliki etnis dan agama beragam memahami persatuan harus dijaga.
Selain itu, Komnas HAM pun menyayangkan capres tidak menyinggung soal prinsip HAM yang akan dijalankan dalam pemerintahan yang kuat dan efektif, seperti yang disampaikan dalam debat.
"Padahal kemarin kami ingin lihat karena di seluruh dunia kalau orang bicara negara demokrasi, maka salah satu alat ukurnya adalah apakah negara itu menjalankan prinsip HAM," ucap Taufan Damanik.
Meski pemerintahan kuat, tetapi justru menindas rakyat, prinsip dasar dari demokrasi disebutnya justru hilang karena sistem demokrasi suatu negara dikatakan kuat saat semua rakyat terlindungi hak-haknya.
Masing-masing capres, ucap dia, memiliki gagasan yang enggan dikomentarinya karena semua kembali kepada publik yang menilai.
Berkaitan dengan ideologi, capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat mempertahankan ideologi Pancasila serta memandang perlunya menanamkan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan.
Sementara berkaitan tema pemerintahan, Jokowi menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam menunjang pemerintahan, sementara Prabowo juga menyebut teknologi informasi penting disertai transparansi.
Baca juga: Komnas HAM nilai debat cawapres masih Jakarta sentris
Baca juga: Komnas HAM: debat tidak menyentuh persoalan substansial
"Kami sebenarnya sangat berharap mereka kalau bicara Pancasila ini menjadi elemen ideologi pemersatu, lantas bagaimana keberagaman atau pluralisme itu mereka jaga," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin.
Ahmad Taufan Damanik berharap capres membahas Pancasila menjadi ideologi pemersatu agar masyarakat Indonesia yang memiliki etnis dan agama beragam memahami persatuan harus dijaga.
Selain itu, Komnas HAM pun menyayangkan capres tidak menyinggung soal prinsip HAM yang akan dijalankan dalam pemerintahan yang kuat dan efektif, seperti yang disampaikan dalam debat.
"Padahal kemarin kami ingin lihat karena di seluruh dunia kalau orang bicara negara demokrasi, maka salah satu alat ukurnya adalah apakah negara itu menjalankan prinsip HAM," ucap Taufan Damanik.
Meski pemerintahan kuat, tetapi justru menindas rakyat, prinsip dasar dari demokrasi disebutnya justru hilang karena sistem demokrasi suatu negara dikatakan kuat saat semua rakyat terlindungi hak-haknya.
Masing-masing capres, ucap dia, memiliki gagasan yang enggan dikomentarinya karena semua kembali kepada publik yang menilai.
Berkaitan dengan ideologi, capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat mempertahankan ideologi Pancasila serta memandang perlunya menanamkan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan.
Sementara berkaitan tema pemerintahan, Jokowi menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam menunjang pemerintahan, sementara Prabowo juga menyebut teknologi informasi penting disertai transparansi.
Baca juga: Komnas HAM nilai debat cawapres masih Jakarta sentris
Baca juga: Komnas HAM: debat tidak menyentuh persoalan substansial
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
