Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Shafiah Muhibat, menyayangkan isu ASEAN tidak dibahas secara mendalam pada debat capres keempat, Sabtu (30/3) lalu, yang sering disebut sebagai sokoguru atau tiang penyangga politik luar negeri Indonesia dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN.
"Saya rasa ada pandangan berbeda dari capres 01 dan 02, tetapi saya agak kecewa kemarin tidak ada diskusi lebih lanjut mengenai ASEAN, apakah Indonesia akan take the lead atau seperti sekarang saja," kata Shafiah dalam "Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.
Dalam UU No 38/2018 dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan strategis di ASEAN untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan mencapai kepentingan nasional secara maksimal di berbagai bidang, khususnya di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.
"Kalau sokoguru harusnya ASEAN menjadi instrumen penting bagi Indonesia, tetapi sedikit sekali ASEAN disinggung ketika debat capres kemarin dan hampir tidak disebut sebagai instrumen maupun modalitas politik luar negeri Indonesia," kata dia.
Peran ASEAN sedikit diungkapkan oleh Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) saat membicarakan isu Rakhine State, Myanmar.
Baca juga: Jokowi angkat isu Rakhine State dalam debat dengan Prabowo
Dari kasus Rohingya di Myanmar, Shafiah berpendapat bahwa Jokowi melihat ASEAN sebagai forum yang dapat memberikan bantuan atau solusi terhadap kondisi memprihatinkan di kawasan.
Dalam paparannya, Jokowi menyoroti peran Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan tentang Penanggulangan Bencana (AHA Centre) yang telah ditunjuk oleh para menteri luar negeri ASEAN untuk membantu repatriasi pengungsi Rohingya dari wilayah perbatasan Cox's Bazar di Bangladesh ke Rakhine State.
Sedangkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memandang ASEAN lebih menjadi keterikatan bagi Indonesia.
Menurut Shafiah, Prabowo menggunakan istilah "terikat", yang sebenarnya dapat diartikan sebagai beban karena ia melihat peran Indonesia dibatasi oleh formalitas-formalitas yang ada di ASEAN, terutama prinsip non-intervensi antaranggota ASEAN.
Baca juga: Prabowo: Diplomasi Indonesia harus didukung kekuatan pertahanan
Baca juga: Jokowi dan Prabowo saat bicara investasi asing di Indonesia
Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda
"Saya rasa ada pandangan berbeda dari capres 01 dan 02, tetapi saya agak kecewa kemarin tidak ada diskusi lebih lanjut mengenai ASEAN, apakah Indonesia akan take the lead atau seperti sekarang saja," kata Shafiah dalam "Forum Diskusi Seri Pemilu 2019” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta, Senin.
Dalam UU No 38/2018 dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan strategis di ASEAN untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan mencapai kepentingan nasional secara maksimal di berbagai bidang, khususnya di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.
"Kalau sokoguru harusnya ASEAN menjadi instrumen penting bagi Indonesia, tetapi sedikit sekali ASEAN disinggung ketika debat capres kemarin dan hampir tidak disebut sebagai instrumen maupun modalitas politik luar negeri Indonesia," kata dia.
Peran ASEAN sedikit diungkapkan oleh Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) saat membicarakan isu Rakhine State, Myanmar.
Baca juga: Jokowi angkat isu Rakhine State dalam debat dengan Prabowo
Dari kasus Rohingya di Myanmar, Shafiah berpendapat bahwa Jokowi melihat ASEAN sebagai forum yang dapat memberikan bantuan atau solusi terhadap kondisi memprihatinkan di kawasan.
Dalam paparannya, Jokowi menyoroti peran Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan tentang Penanggulangan Bencana (AHA Centre) yang telah ditunjuk oleh para menteri luar negeri ASEAN untuk membantu repatriasi pengungsi Rohingya dari wilayah perbatasan Cox's Bazar di Bangladesh ke Rakhine State.
Sedangkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memandang ASEAN lebih menjadi keterikatan bagi Indonesia.
Menurut Shafiah, Prabowo menggunakan istilah "terikat", yang sebenarnya dapat diartikan sebagai beban karena ia melihat peran Indonesia dibatasi oleh formalitas-formalitas yang ada di ASEAN, terutama prinsip non-intervensi antaranggota ASEAN.
Baca juga: Prabowo: Diplomasi Indonesia harus didukung kekuatan pertahanan
Baca juga: Jokowi dan Prabowo saat bicara investasi asing di Indonesia
Baca juga: CSIS: pendekatan Jokowi dan Prabowo mengenai polugri berbeda
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019
