Jokowi dan Prabowo saat bicara investasi asing di Indonesia

Kami khawatir kalau semua objek vital masuk investasi asing karena kalau kepentingan nasional kita, tidak cocok bisa diputus, sementara itu saluran nafas kita

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto saat bicara investasi asing di beberapa objek vital di Indonesia, seperti pelabuhan, bandar udara dan stasiun kereta api.

"Menyangkut kedaulatan nasional, kami khawatir kalau semua objek vital masuk investasi asing karena kalau kepentingan nasional kita tidak cocok bisa diputus, sementara itu saluran nafas kita," ujar Prabowo saat mengajukan pertanyaan kepada Jokowi dalam Debat Ke-4 Capres Pemilu 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu malam

Prabowo berpendapat bandar udara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, adalah objek vital yang menjadi saluran Indonesia untuk mengamankan objek vital lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa investasi asing memang diperlukan mengingat anggaran Indonesia yang masih terbatas.

"Tetapi dalam investasi menyangkut kedaulatan tidak akan kita berikan satu senti pun kedaulatan kita kepada negara lain, namun investasi ini adalah sesuatu yang berbeda karena itu dilakukan antar perusahaan bukan negara," jelas Jokowi

Jokowi menjelaskan negara-negara lain di dunia melakukan investasi serupa dan tidak pernah mengalami masalah. Kendati demikian, untuk objek-objek strategis yang berkaitan dengan pertahanan, Jokowi mengaku lebih berhati-hati.

"Misalnya yang terkait dengan radar udara atau radar maritim, kita harus hati-hati, yang paling penting adalah pengelolaan itu kita ada di dalam, di mana manajemen kita mengendalikan," jelas Jokowi.

Jokowi kemudian memberi contoh bagaimana di bawah pemerintahannya tambang emas Freeport berhasil diambil alih saham dan pengelolaan menjadi 51 persen, dari sebelumnya hanya sembilan persen.

Baca juga: Tom Lembong akui insentif investasi di Indonesia kurang "nendang"
Baca juga: Bank Dunia soroti sinkronisasi peraturan pusat dan daerah