Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan menggandeng Satpol PP dalam rangka peningkatan pengamanan dan pengendalian pelaksanaan Pemilu 2019.
"Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diminta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Malut, Hasby Pora di Ternate, Jumat.
Hal tersebut sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM) sehingga hak pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Menurut Hasby, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar.
Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat terus menerus meningkatkan kapasitas, baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
Selain itu, Hasby Pora mengingatkan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik sebelum pemilu.
Pemilu 2019 memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota priode 2019 - 2024 pada 17 April 2019 secara serentak dan baru pertama kali dalam sejarah Bangsa Indonesia.
Rakor berlangsung selama satu hari dengan 65 peserta yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten/Kota dan Satpol PP Provinsi Malut.
Rakor PPD Satpol PP ini juga melibatkan beberapa narasumber yang berasal dari Polda Malut, Bawaslu Malut, Badan Kesbangpol Malut dan BPKAD Malut dengan mengusung tema kegiatan peningkatan pengamanan dan pengendalian pelaksanaan pemilu tahun 2019.
"Saya ingatkan, pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat diminta senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2019," katanya.*
Baca juga: Maluku Utara daerah terawan jelang pemilu
Baca juga: Banyak mahasiswa di Ternate tidak mengurus formulir A-5
"Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diminta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Malut, Hasby Pora di Ternate, Jumat.
Hal tersebut sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM) sehingga hak pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Menurut Hasby, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar.
Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat terus menerus meningkatkan kapasitas, baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
Selain itu, Hasby Pora mengingatkan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik sebelum pemilu.
Pemilu 2019 memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota priode 2019 - 2024 pada 17 April 2019 secara serentak dan baru pertama kali dalam sejarah Bangsa Indonesia.
Rakor berlangsung selama satu hari dengan 65 peserta yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten/Kota dan Satpol PP Provinsi Malut.
Rakor PPD Satpol PP ini juga melibatkan beberapa narasumber yang berasal dari Polda Malut, Bawaslu Malut, Badan Kesbangpol Malut dan BPKAD Malut dengan mengusung tema kegiatan peningkatan pengamanan dan pengendalian pelaksanaan pemilu tahun 2019.
"Saya ingatkan, pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat diminta senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2019," katanya.*
Baca juga: Maluku Utara daerah terawan jelang pemilu
Baca juga: Banyak mahasiswa di Ternate tidak mengurus formulir A-5
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
