Polres Jayawijaya minta 52 personel BKO pemilu di Nduga

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Jayawijaya AKP R L Tahapari. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).
Untuk Kabupaten Nduga, ada 32 distrik dengan jumlah 465 TPS. Anggota yang akan kita turunkan dari polres 15 orang, kemudian dari polda kita ada minta 52 untuk pengamanan TPS, katanya
Wamena (ANTARA) - Kepolisian Resor Jayawijaya, Provinsi Papua memastikan sedang meiminta tambahan 52 orang bantuan kendali operasional (BKO) untuk pengamanan pemilu 2019 di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP R.L Tahapari di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, mengatakan, jumlah personel BKO itu akan mendampingi anggota Brimob dan TNI yang sudah berada di sana.

"Untuk Kabupaten Nduga, ada 32 distrik dengan jumlah 465 TPS. Anggota yang akan kita turunkan dari polres 15 orang, kemudian dari polda kita ada minta 52 untuk pengamanan TPS," katanya.

Hingga kini personel BKO dari Jayapura belum diberangkatkan ke Kabupaten Nduga dan Yalimo yang masuk wilayah hukum Polres Jayawijaya karena belum tiba di Jayawijaya.

"Kalau BKO datang, mungkin kita akan tempatkan di Nduga maupun Yalimo dalam waktu singkat. Sampai sekarang kita belum tahu berapa anggota yang ditempatkan polda kepada kami," katanya.

Khusus BKO yang nantinya ditempatkan di Kabupaten Yalimo, jumlah yang diajukan ke Polda Papua adalah 30 orang dan akan ditambah 17 anggota dari Mapolres Jayawijaya.

"Di Yalimo ada lima distrik dengan jumlah TPS 114 dan caleg 304 orang. Anggota yang kita tempatkan di sana kurang karena wilayah itu kita anggap rawan satu," katanya.

Sementara untuk Kabupaten Jayawijaya telah diajukan permintaan 110 orang dari Polda yang akan membantu 234 personel dalam pengamanan pencoblosan di 40 distrik dan 172 TPS.
Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
Jokowi target menang di atas 70 persen di Kaltim Sebelumnya

Jokowi target menang di atas 70 persen di Kaltim

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024