pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Logistik kertas suara Pemilu 2019 tiba di Maluku Utara

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Ketua KPU Maluku Utara, Syahrani Somadayo (Abdul Fatah)
Ternate (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) menyatakan, kapal kontainer yang membawa logistik kertas surat suara pada 19 Maret 2019 dari Kota Makassar telah tiba dan akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di wilayah Malut.

"Setelah seluruh kertas suara pemilu ini tiba, maka pihak ketiga masih tanggungjawab untuk distribusi ke kabupaten/kota karena siang itu ada kapal yang berangkat ke Sula dan Halmahera Selatan," kata Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo di Ternate, Sabtu.

Untuk pendistribusian seperti Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu katanya akan dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu, KPU Malut telah membangun komunikasi dengan KPU masing-masing kabupaten dan kota agar mempersiapkan segala sesuatunya begitu kertas suara sampai ke daerah masing-masing.

"Saya sudah menggelar pertemuan dengan seluruh komisioner KPU kabupaten/kota dan telah meminta dari sekarang sudah direncanakan, misalnya dimana tempat untuk terima surat suara, berapa personil yang sortir dan sebagainya sehingga begitu tiba langsung memulai proses distribusi dan jika ada kerusakan kertas suara bisa cepat disampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, KPU Malut telah menjadwalkan pemasangan iklan dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif 17 April tahun 2019 sesuai dengan zona yang ditetapkan.

Menurut Syahrani, para calon legislatif menantikan pemasangan iklan kampanye di media sosial telah diumumkan Dengan demikian, partai politik jadwal kampanye akan mengikuti jadwalnya presiden, sehingga di Malut juga akan mengikuti jadwal yang sama dari pusat.

Sehingga pada saat kampanye calon presiden urut satu melakukan kampanye di Malut, maka sepuluh partai pendukung diperbolehkan melakukan rapat umum atau dia mengikuti kampanye juga tidak bermasalah dan kita sudah tidak lagi membuat zona lagi di sini.

Selain itu, kata Syahrani, zona yang ada hanya ditingkat nasional saja dan untuk tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga tidak meyakini untuk membuat rapat umum, sehingga sudah tidak lagi membuatkan jadwal. 

Baca juga: KPU tambah jumlah TPS untuk Suku Talang Mamak di daerah pedalaman Riau
Baca juga: KPU Sulteng gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu
Baca juga: Jumlah pemilih di Sumut 9.787.820 jiwa
Baca juga: KPU putuskan tidak undang menteri dalam debat pilpres selanjutnya
Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
Mendagri minta masyarakat proaktif daftar perekaman KTP-el Sebelumnya

Mendagri minta masyarakat proaktif daftar perekaman KTP-el

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten