PPP Jatim dukung Suharso Manoarfa gantikan Rommy

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Suasana depan kantor DPW PPP Jatim di Surabaya usai tertangkapnya Rommy oleh KPK beberapa hari lalu. (Foto Fiqih Arfani)
"Apalagi ditunjuknya Pak Suharso direstui Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair"

Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung penunjukan Suharso Manoarfa menggantikan Romahurmuziy sebagai pemimpin partai tersebut.

“Kami mendukungnya dan semoga menjelang Pemilu yang semakin dekat ini, kader tetap solid,” ujar Sekretaris DPW PPP Jatim Norman Zein Nahdi ketika dikonfirmasi wartawan dari Surabaya, Rabu.

Didik, sapaan akrabnya, saat ini sedang berada di Bogor untuk mengikuti musyawarah kerja nasional 2019 yang salah satu agendanya mengukuhkan Suharso Manoarfa di posisi baru.

Ia optimistis kepemimpinan Suharso Manoarfa mampu mengawal partai dan mengantarkan upaya kemenangan di Pemilu Legislatif yang digelar kurang dari sebulan ke depan.

“Apalagi ditunjuknya Pak Suharso direstui Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Kiai Moen),” ucapnya.

Romahurmuziy (Rommy) harus merelakan lepas dari jabatannya sebagai ketua umum DPP PPP karena tersangkut kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan statusnya sebagai tersangka dan sedang menjalani masa penahanan.

Secara khusus DPW PPP mengusulkan nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai orang nomor satu di partai politik bergambar Ka’bah tersebut.

Namun, kata dia, nama-nama kandidat yang masuk bursa masih akan dibahas pada Rakernas, sekaligus memastikan disepakati atau tidaknya gelaran Muktamar Luar Biasa usai Pemilu mendatang.

“Harapan kami Bu Khofifah yang jadi ketua umum DPP PPP. Bahkan, semua DPC se-Jatim mayoritas sepakat. Jika nanti setelah Pemilu ada pemilihan maka nama Bu Khofifah tetap kami usulkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Musyafak Noer masih belum bisa dikonfirmasi terkait usulan-usulan lain yang akan disampaikan saat Mukernas.

Beberapa kali teleponnya tak terangkat meski terdengar nada sambung, begitu juga dengan pesan aplikasi Whatsapp yang tidak dibalas kendati sudah ada penanda terbaca.

Pemilihan umum serentak digelar 17 April 2019, yakni memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
KPU NTT bisa tunda pleno penghitungan suara di Flores Timur Sebelumnya

KPU NTT bisa tunda pleno penghitungan suara di Flores Timur

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024