Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono menyatakan, MPR RI terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang terkait dengan sistem ketatanegaraan, saat menerima dan berdialog dengan 15 orang perwakilan komunitas Tikus Pithi Hanata Baris.
Komunitas Tikus Pithi Hanata Baris, sebelumnya, melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) independen pada pemilu April 2019. Pertemuan antara Ma'ruf Cahyono dan perwakilan komunitas Tikus Pithi Hanata Baris berlangsung di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Senin (18/3).
Pada pertemuan tersebut, perwakilan komunitas tersebut meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa, membahas pencalonan capres-cawapres independen pada pemilu 2019. Mereka juga meminta agar Sesjen MPR RI segera menyampaikan tuntutan itu kepada pimpinan MPR RI, sekaligus meminta kepastian waktu, kapan sidang istimewa MPR RI dapat dilaksanakan.
"Kami akan menunggu, bahkan rela tidur di sini, sampai mendapat kepastian, kapan waktu sidang istimewa akan dilakukan", kata salah satu perwakilan komunitas Tikus Pithi, Mindi.
Menurut Mindhi, salah satu alasan komunitasnya menuntut capres-cawapres independen, adalah karena banyaknya pimpinan di tingkat nasional yang sudah mengalami kemerosotan moral. Dia mencontohkan, adanya operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK terhadap pimpinan partai politik. "Sudah waktunya kedaulatan dikembalikan kepada masyarakat, dengan mengizinkan adanya capres-cawapres independen," katanya.
Mendengar tuntutan perwakilan pendemo, Sesjen MPR mengatakan, sudah tepat jika komunitas Tikus Pithi menyampaikan aspirasi itu kepada MPR RI. Karena salah satu tugas MPR RI adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, termasuk menyangkut capres-cawapres independen.
Apalagi, kata dia, saat ini Badan Pengkajian MPR tengah membahas berbagai isu sistem ketatanegaraan, seperti garis besar haluan negara (GBHN), kembali pada UUD 1945 hingga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena itu, Ma'ruf berjanji, akan menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang capres-cawapres independen, itu kepada pimpinan MPR RI dan juga Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan yang ada di MPR.
"Bahkan, kalau perlu kami juga akan mengundang bapak ibu untuk bertemu dan mendiskusikan aspirasi capres independen ini dengan lembaga pengkajian," kata Ma'ruf menambahkan.
Menurut Ma'ruf, pada prinspnya MPR RI terbuka terhadap aspirasi dari masyarakat, terkait dengan sistem ketatanegaraan. "Bahkan selama ini MPR berusaha menjaring aspirasi tersebut ke berbagai daerah dan berbagai perguruan tinggi," katanya.
Komunitas Tikus Pithi Hanata Baris, sebelumnya, melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) independen pada pemilu April 2019. Pertemuan antara Ma'ruf Cahyono dan perwakilan komunitas Tikus Pithi Hanata Baris berlangsung di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Senin (18/3).
Pada pertemuan tersebut, perwakilan komunitas tersebut meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa, membahas pencalonan capres-cawapres independen pada pemilu 2019. Mereka juga meminta agar Sesjen MPR RI segera menyampaikan tuntutan itu kepada pimpinan MPR RI, sekaligus meminta kepastian waktu, kapan sidang istimewa MPR RI dapat dilaksanakan.
"Kami akan menunggu, bahkan rela tidur di sini, sampai mendapat kepastian, kapan waktu sidang istimewa akan dilakukan", kata salah satu perwakilan komunitas Tikus Pithi, Mindi.
Menurut Mindhi, salah satu alasan komunitasnya menuntut capres-cawapres independen, adalah karena banyaknya pimpinan di tingkat nasional yang sudah mengalami kemerosotan moral. Dia mencontohkan, adanya operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK terhadap pimpinan partai politik. "Sudah waktunya kedaulatan dikembalikan kepada masyarakat, dengan mengizinkan adanya capres-cawapres independen," katanya.
Mendengar tuntutan perwakilan pendemo, Sesjen MPR mengatakan, sudah tepat jika komunitas Tikus Pithi menyampaikan aspirasi itu kepada MPR RI. Karena salah satu tugas MPR RI adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, termasuk menyangkut capres-cawapres independen.
Apalagi, kata dia, saat ini Badan Pengkajian MPR tengah membahas berbagai isu sistem ketatanegaraan, seperti garis besar haluan negara (GBHN), kembali pada UUD 1945 hingga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena itu, Ma'ruf berjanji, akan menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang capres-cawapres independen, itu kepada pimpinan MPR RI dan juga Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan yang ada di MPR.
"Bahkan, kalau perlu kami juga akan mengundang bapak ibu untuk bertemu dan mendiskusikan aspirasi capres independen ini dengan lembaga pengkajian," kata Ma'ruf menambahkan.
Menurut Ma'ruf, pada prinspnya MPR RI terbuka terhadap aspirasi dari masyarakat, terkait dengan sistem ketatanegaraan. "Bahkan selama ini MPR berusaha menjaring aspirasi tersebut ke berbagai daerah dan berbagai perguruan tinggi," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
