counter

KPU TTU belum terima surat suara untuk Pemilu DPD

KPU RI tetapkan hasil Pemilu 2019 setelah putusan MK
Ketua KPU Kabupaten TTU,Paulinus Veka (ANTARA Foto/ist)
Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), belum menerima logistik surat suara untuk Pemilu anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

"Logistik surat suara sudah kami terima, tetapi hanya empat dari lima jenis surat suara yang seharusnya kami terima, karena surat suara untuk Pemilu DPD belum ada," kata Ketua KPU Kabupaten TTU, Paulinus Veka kepada Antara, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan persiapan logistik surat suara untuk Pemilu serentak 2019 di daerah itu.

Menurut dia, empat jenis surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten TTU yakni surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Jadi yang belum ada itu surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI. Surat suara untuk DPD belum tiba. Kalau empat jenis surat suara yang lainnya sudah diterima beberapa waktu lalu," katanya.

Paulinus menjelaskan, telah melakukan konfirmasi dan mendapat jawaban bahwa, surat suara untuk Pemilu anggota DPD belum dikirim oleh perusahaan penyedia.

Pihak penyedia, baru akan mengirim logistik surat suara untuk Pemilu anggota DPD ini pada 15 Maret 2019.

"Kami perkirakan dalam pekan ini, surat suara untuk DPD ini sudah bisa tiba di Kupang,' katanya.

Artinya, paling lambat akhir pekan ini, surat suara untuk Pemilu DPD sudah bisa tiba di TTU untuk dilakukan penyortiran, sekaligus dilipat oleh petugas, katanya.

Baca juga: KPU Palangka Raya temukan surat suara tak sesuai
Baca juga: 655 lembar surat suara di Kota Kupang rusak



 

Jokowi sudah teken surat presiden revisi UU KPK

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
KPU Palangka Raya temukan surat suara tak sesuai Sebelumnya

KPU Palangka Raya temukan surat suara tak sesuai

Akademisi sarankan pemerintah revisi UU pemilihan kepala daerah Selanjutnya

Akademisi sarankan pemerintah revisi UU pemilihan kepala daerah