counter

Ribuan surat suara pileg DPD RI di Sukabumi rusak

Calon independen minimal didukung 24 ribu calon pemilih
Arsip: Petugas yang ditunjuk KPU Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tengah melakukan sortir dan pelipatan surat suara di gudang logistik, Kecamatan Cibadak. (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: Aditya AR).
Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Ribuan surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI rusak dari hasil sortir yang dilakukan ratusan petugas yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Pada hari keempat sortir dan pelipatan surat suara ini total yang rusak mencapai 1.115 lembar, dan untuk hari ini jumlah yang rusak ditemukan sebanyak 204 lembar," kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman, di Sukabumi, Kamis.

Menurutnya, kerusakan yang ditemukan pada surat suara tersebut dikarenakan adanya bercak tinta, sobek dan foto atau gambar yang buram. Untuk surat suara yang rusak tersebut sudah dipisahkan dan dibuatkan berita acaranya.

Kemudian, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI surat suara yang rusak ini dimusnahkan atau dikembalikan.

Namun, setiap penyelenggaraan pemilu, surat suara yang rusak biasanya dimusnahkan dan disaksikan pihak berwenang.

Selain itu, KPU Kabupaten Sukabumi sudah meminta kepada KPU RI agar segera diganti yang rusak, jangan sampai ada kekurangan pada saat pemungutan suara nanti.

Setelah selesai perhitungan, sortir dan pelipatan untuk surat suara caleg DPD RI ini, maka pada hari berikutnya petugas melakukan hal sama untuk surat suara lainnya.

"Surat suara yang ditemukan rusak di hari pertama sebanyak 222 lembar, hari kedua 446 lembar, hari ketiga 243 lembar, dan hari terakhir sortir DPD RI ini sebanyak 204 lembar," katanya pula.

Ferry menyebutkan jumlah surat suara mulai dari DPRD Kabupaten Sukabumi, DPRD Provinsi Jabar, DPD RI, DPR RI, dan capres RI masing-masing sebanyak 1.862.532 lembar.

Jumlah surat suara itu disesuaikan dengan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) dan ditambah lagi cadangan dua persen dari DPTHP.

Melihat banyak surat suara yang harus disortir dan dilipat ini, target 15 hari selesai kemungkinan tidak bisa tercapai. Karena itu, pihaknya saat ini masih membahas apakah harinya ditambah atau petugas harus lembur.

5 Komisioner KPU Palembang divonis 6 bulan penjara

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
KPU Garut periksa status identitas WNA jelang Pilpres Sebelumnya

KPU Garut periksa status identitas WNA jelang Pilpres

Deklarasi Santri Dukung Pemilukada Damai Selanjutnya

Deklarasi Santri Dukung Pemilukada Damai