Pontianak (ANTARA) - Pakar hubungan internasional asal Inggris Prof Dr Timo Kivamaki mengatakan, pencegahan dan cara penyelesaian konflik di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat sudah kian baik dengan pola penanganan konflik yang cermat.
"Saya sendiri belajar soal perdamaian yang dibangun di Kalbar. Secara umum pascaperang dunia kedua kawasan Asia Timur rawan konflik dan itu harus ada pencegahan dan penanganan yang baik," papar Guru Besar University of Bath itu dalam seminar internasional yang digelar di Kampus Politeknik Pontianak di Pontianak, Kalbar, Kamis.
Dikatakannya, pada setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dipungkiri adanya potensi konflik, namun jika tidak ada Pemilu maka jauh akan lebih sulit dalam mengelola konflik yang ada, karena tidak ada proses demokrasi yang bertujuan memilih para pemimpin terbaik.
"Berbagai institusi harus membangun resolusi ekonomi dan politik dengan harus baik. Kuncinya bisa mengatur dan mengontrol kekerasan yang ada," kata dia.
Universitas Bath Inggris bersama Yayasan Alqadrie Center (YAC), Jaringan Studi Konflik dan Perdamaian Indonesia (JSKPI) dan Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar seminar internasional untuk membedah soal bagaimana membangun perdamaian pada Pemilu 2019.
Ketua Dewan Pendiri dan Penasihat YAC, Prof. Dr. Syarif Ibrahami Alqadrie menyebutkan bahwa digelarnya seminar tersebut dalam rangka membantu pemerintah daerah menciptakan suasana damai saat Pemilu 2019.
"Penciptaan suasana damai perlu peran semua pihak dan harus ada pemahaman pencegahan konflik dan kekerasan," ujar Guru Besar Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak itu.
Narasumber dalam seminar tersebut selain Prof. Dr. Timo Kivamaki, juga Prof. Dr. Delsy Ronnie (Guru Besar di universitas di Finlandia).
Baca juga: Kapolda Papua: 15 kabupaten rawan konflik bersenjata saat pemilu nanti
Baca juga: Warga agar hindari konflik sosial jelang Pemilu 2019
"Saya sendiri belajar soal perdamaian yang dibangun di Kalbar. Secara umum pascaperang dunia kedua kawasan Asia Timur rawan konflik dan itu harus ada pencegahan dan penanganan yang baik," papar Guru Besar University of Bath itu dalam seminar internasional yang digelar di Kampus Politeknik Pontianak di Pontianak, Kalbar, Kamis.
Dikatakannya, pada setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dipungkiri adanya potensi konflik, namun jika tidak ada Pemilu maka jauh akan lebih sulit dalam mengelola konflik yang ada, karena tidak ada proses demokrasi yang bertujuan memilih para pemimpin terbaik.
"Berbagai institusi harus membangun resolusi ekonomi dan politik dengan harus baik. Kuncinya bisa mengatur dan mengontrol kekerasan yang ada," kata dia.
Universitas Bath Inggris bersama Yayasan Alqadrie Center (YAC), Jaringan Studi Konflik dan Perdamaian Indonesia (JSKPI) dan Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar seminar internasional untuk membedah soal bagaimana membangun perdamaian pada Pemilu 2019.
Ketua Dewan Pendiri dan Penasihat YAC, Prof. Dr. Syarif Ibrahami Alqadrie menyebutkan bahwa digelarnya seminar tersebut dalam rangka membantu pemerintah daerah menciptakan suasana damai saat Pemilu 2019.
"Penciptaan suasana damai perlu peran semua pihak dan harus ada pemahaman pencegahan konflik dan kekerasan," ujar Guru Besar Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak itu.
Narasumber dalam seminar tersebut selain Prof. Dr. Timo Kivamaki, juga Prof. Dr. Delsy Ronnie (Guru Besar di universitas di Finlandia).
Baca juga: Kapolda Papua: 15 kabupaten rawan konflik bersenjata saat pemilu nanti
Baca juga: Warga agar hindari konflik sosial jelang Pemilu 2019
Pewarta: Dedi
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
