Komisi X kritisi perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengkritisi perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer khususnya di sektor pendidikan karena masih banyak yang hanya mendapatkan kesejahteraan sebesar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu perbulan.

"Mereka telah memberikan pengabdian yang begitu besar tapi sekadar ketika ada pengangkatan PNS, justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah," kata Sutan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi "Gerindra Mendengar, Wajah Pendidikan Indonesia" di Jakarta, Rabu.

Sutan yang merupakan politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, honorer K2 yang belum diangkat berjumlah 351.965 sedangkan saat ini kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133.

Sementara itu menurut dia, selain tenaga K2, pemerintah dianggap kurang memperhatikan tenaga non K yang sebenarnya mempunyai peran yang cukup penting meskipun untuk Non K hanya berada di posisi operator.

"Ini merupakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itulah persoalan guru honorer menjadi priorits di pemerintahan Prabowo-Sandi," ujarnya.

Pimpinan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan, Nurul Hamidah meminta agar pemerintah bisa segera menyelesaikan carut marut yang tidak kunjung selesai tersebut. 

Hal tersebut menurut dia disebabkan terhambatnya penyelesaian masalah tenaga K2 semakin memperlambat penyelesaian status Non-K.

"Kami mengharapkan adanya regulasi untuk non k karena sampai dengan saat ini untuk non-K belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah seperti persoalan SK termasuk juga upah yang saat ini masih seadanya," kata Nurul.