Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyebutkan, kunci kerawanan Pemilu serentak 2019 berada pada tahapan penghitungan suara.
"Kunci kerawanan itu nanti pada tahap penghitungan suara. Apalagi dibutuhkan sebelas menit per orang. Kemudian per-TPS itu apakah bisa selesai pada pukul 23.00, 24.00. Itu saya (kira) kunci kerawanan termasuk perhitungan suara," kata Tjahjo usai menghadiri Rakor Kadiv Propam Polri dan Rakortek POM TNI se-Indonesia, di Jakarta, Senin.
Untuk daerah yang rawan, lanjut dia, Kemendagri telah melakukan pemetaan daerah rawan pemilu, yakni di Papua.
"Kalau Kemendagri, area yang rawan itu adalah masih di Papua karena Papua masih menggunakan sistem noken, kondisi geografis," kata Tjahjo.
Oleh karena itu, semua elemen bangsa, termasuk TNI-Polri dan ASN melakukan sosialisasi agar masyarakat punya hak, sadar untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis.
Tjahjo mengatakan kunci kesuksesan pemilu juga tak bisa dilepaskan dari netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Dengan sistem apapun, toh di pegunungan masih noken, ya sistem noken yang demokratis. Sehingga siapa yang mewakili warganya itu bisa dihitung dengan detail. Saya kira itu aja kuncinya. Jadi netralitas ketiga perangkat tadi kami akan jamin, kemudian deteksi dini. Karena kuncinya ada pada stabilitas dan pemilu bisa tertunda kalau ada bencana alam," tuturnya.
Tjahjo menambahkan, kunci sukses pemilu ialah jika setiap tahapan dilakukan sesuai PKPU yang sudah dibuat. Selain itu, partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilih juga penting untuk mengurangi golongan putih (golput).
"Peran Polri dan TNI dalam menyosialisasikan penggunaan hak pilih akan efektif karena mereka mengetahui kondisi di daerah masing-masing," tutur Tjahjo.
"Kunci kerawanan itu nanti pada tahap penghitungan suara. Apalagi dibutuhkan sebelas menit per orang. Kemudian per-TPS itu apakah bisa selesai pada pukul 23.00, 24.00. Itu saya (kira) kunci kerawanan termasuk perhitungan suara," kata Tjahjo usai menghadiri Rakor Kadiv Propam Polri dan Rakortek POM TNI se-Indonesia, di Jakarta, Senin.
Untuk daerah yang rawan, lanjut dia, Kemendagri telah melakukan pemetaan daerah rawan pemilu, yakni di Papua.
"Kalau Kemendagri, area yang rawan itu adalah masih di Papua karena Papua masih menggunakan sistem noken, kondisi geografis," kata Tjahjo.
Oleh karena itu, semua elemen bangsa, termasuk TNI-Polri dan ASN melakukan sosialisasi agar masyarakat punya hak, sadar untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis.
Tjahjo mengatakan kunci kesuksesan pemilu juga tak bisa dilepaskan dari netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Dengan sistem apapun, toh di pegunungan masih noken, ya sistem noken yang demokratis. Sehingga siapa yang mewakili warganya itu bisa dihitung dengan detail. Saya kira itu aja kuncinya. Jadi netralitas ketiga perangkat tadi kami akan jamin, kemudian deteksi dini. Karena kuncinya ada pada stabilitas dan pemilu bisa tertunda kalau ada bencana alam," tuturnya.
Tjahjo menambahkan, kunci sukses pemilu ialah jika setiap tahapan dilakukan sesuai PKPU yang sudah dibuat. Selain itu, partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilih juga penting untuk mengurangi golongan putih (golput).
"Peran Polri dan TNI dalam menyosialisasikan penggunaan hak pilih akan efektif karena mereka mengetahui kondisi di daerah masing-masing," tutur Tjahjo.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
