Yogyakarta (ANTARA News) - Dewan Pers meminta masyarakat tidak menjadikan berita dari media yang belum terverifikasi atau abal-abal sebagai rujukan untuk menentukan pilihan dalam Pemilu 2019.
"Masyarakat jangan buang-buang waktu dengan mengonsumsi berita dari media yang tidak jelas atau belum terverifikasi di Dewan Pers," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi seusai acara Workshop Pemilu 2019 bertajuk "Masyarakat Pers Mengawal Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat" di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Jimmy, hingga saat ini banyak produk pemberitaan dari media abal-abal yang justru dijadikan rujukan oleh berbagai kalangan mulai dari masyarakat biasa hingga pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun pusat.
Padahal pemberitaan dari media abal-abal, kata dia, sebagian besar memuat data yang belum terverifikasi dengan penyajian yang tidak sesuai kode etik jurnalistik. Berita tentang pemilu yang disajikan cenderung berpihak dan tidak berimbang.
"Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas, sepihak serta tidak memberikan edukasi politik bagi masyarakat," kata dia.
Pemberitaan yang disajikan media abal-abal, menurut dia, berpotensi menyesatkan masyarakat yang justru mengganggu kondusivitas pemilu.
Ia menyebutkan hingga saat ini dalam pendataan Dewan Pers tercatat sebanyak 47.000 situs atau portal pribadi yang mengklaim sebagai portal berita. Adapun media yang resmi atau yang telah terverifikasi khususnya yang berbasis daring tercatat sebanyak 4.200 media.
Masyarakat, kata dia, dapat memilah media massa yang telah terverifikasi dengan melakukan pengecekan langsung di laman Dewan Pers.
"Kami mendorong masyarakat untuk sementara ini menjelang Pemilu 2019 agar mengonsumsi berita dari media-media yang sudah jelas atau telah terverifikasi," kata dia.
Baca juga: Dewan Pers bentuk satgas berantas media abal-abal
Baca juga: Dewan Pers: Media massa harus kedepankan edukasi pemilu
Baca juga: Dewan Pers tegaskan pers berperan tentukan kualitas Pemilu 2019
"Masyarakat jangan buang-buang waktu dengan mengonsumsi berita dari media yang tidak jelas atau belum terverifikasi di Dewan Pers," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi seusai acara Workshop Pemilu 2019 bertajuk "Masyarakat Pers Mengawal Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat" di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Jimmy, hingga saat ini banyak produk pemberitaan dari media abal-abal yang justru dijadikan rujukan oleh berbagai kalangan mulai dari masyarakat biasa hingga pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun pusat.
Padahal pemberitaan dari media abal-abal, kata dia, sebagian besar memuat data yang belum terverifikasi dengan penyajian yang tidak sesuai kode etik jurnalistik. Berita tentang pemilu yang disajikan cenderung berpihak dan tidak berimbang.
"Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas, sepihak serta tidak memberikan edukasi politik bagi masyarakat," kata dia.
Pemberitaan yang disajikan media abal-abal, menurut dia, berpotensi menyesatkan masyarakat yang justru mengganggu kondusivitas pemilu.
Ia menyebutkan hingga saat ini dalam pendataan Dewan Pers tercatat sebanyak 47.000 situs atau portal pribadi yang mengklaim sebagai portal berita. Adapun media yang resmi atau yang telah terverifikasi khususnya yang berbasis daring tercatat sebanyak 4.200 media.
Masyarakat, kata dia, dapat memilah media massa yang telah terverifikasi dengan melakukan pengecekan langsung di laman Dewan Pers.
"Kami mendorong masyarakat untuk sementara ini menjelang Pemilu 2019 agar mengonsumsi berita dari media-media yang sudah jelas atau telah terverifikasi," kata dia.
Baca juga: Dewan Pers bentuk satgas berantas media abal-abal
Baca juga: Dewan Pers: Media massa harus kedepankan edukasi pemilu
Baca juga: Dewan Pers tegaskan pers berperan tentukan kualitas Pemilu 2019
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
