Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mempertanyakan isu yang dilontarkan Capres 02 Prabowo Subianto mengenai anggaran pemerintah yang bocor sebesar 25 persen.
"Saya tanya hitungannya dari mana? Jangan buat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah," kata Jokowi dalam sambutannya saat Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu.
Jokowi menjelaskan pemerintah mendapat APBN pada 2018 sebesar Rp2.000 triliun.
Menurut dia, pengelolaan keuangan pemerintah setiap tahunnya selalu mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia menegaskan jika ada oknum yang tidak menggunakan anggaran sesuai perencanaan pembangunan maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan untuk menangkap.
"Ini mekanisme pemerintah dan perlu saya sampaikan hasil dari pemeriksaan oleh BPK itu sudah 80 persen lebih itu WTP (wajar tanpa pengecualian) kementerian-kementerian dan lembaga itu," kata Jokowi menjelaskan status laporan keuangan kementerian dan lembaga.
Selain itu, Jokowi menjelaskan APBN adalah anggaran yang setiap tahunnya mendapat persetujuan dari DPR.
"Sudah setuju semuanya. Begitu juga realisasi pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia di Jakarta pada Rabu (6/2), Prabowo mengemukakan 25 persen anggaran pemerintah bocor karena korupsi.
Dia mengatakan potensi itu berasal dari penggelembungan anggaran pembangunan beberapa proyek infrastruktur.
"Saya tanya hitungannya dari mana? Jangan buat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah," kata Jokowi dalam sambutannya saat Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu.
Jokowi menjelaskan pemerintah mendapat APBN pada 2018 sebesar Rp2.000 triliun.
Menurut dia, pengelolaan keuangan pemerintah setiap tahunnya selalu mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia menegaskan jika ada oknum yang tidak menggunakan anggaran sesuai perencanaan pembangunan maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan untuk menangkap.
"Ini mekanisme pemerintah dan perlu saya sampaikan hasil dari pemeriksaan oleh BPK itu sudah 80 persen lebih itu WTP (wajar tanpa pengecualian) kementerian-kementerian dan lembaga itu," kata Jokowi menjelaskan status laporan keuangan kementerian dan lembaga.
Selain itu, Jokowi menjelaskan APBN adalah anggaran yang setiap tahunnya mendapat persetujuan dari DPR.
"Sudah setuju semuanya. Begitu juga realisasi pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia di Jakarta pada Rabu (6/2), Prabowo mengemukakan 25 persen anggaran pemerintah bocor karena korupsi.
Dia mengatakan potensi itu berasal dari penggelembungan anggaran pembangunan beberapa proyek infrastruktur.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
