Parigi (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyetujui rencana pemda setempat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengamanan TPS, namun orang-orangnya harus diseleksi ketat agar netral atau tidak berpihak kepada partai dan calon tertentu.
"Kepala desa harus cermat membentuk Satgas ini, karena pemerintah daerah sudah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa," kata Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Bambang di Parigi, Sabtu, menanggapi permintaan bupati kepada para kepala desa untuk membentuk Satgas pengamanan TPS.
Bambang menilai, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan Pemilu serentak 2019, wujud tanggung jawab itu antara lain melalui pembentukan satuan pengamanan TPS.
"Niat pemerintah baik dan pembentukan satuan tugas sah-sah saja sepanjang tidak menganggu tugas KPPS," tambahnya.
Menurut dia, Satgas pengamanan TPS sifatnya hanya sebatas membantu penyelenggara dalam menjaga situasi keamanan saat pemungutan hingga penghitunagan suara bersama pihak kepolisian.
Terkait anggota Satgas pengamanan TPS, kepala desa berkewajiban memastikan orang-orang yang direkrut itu independen dan bukan pengurus partai serta bukan pendukung calon tertentu dan memegang teguh asas Pemilu.
"Kita ingin pesta demokrasi ini berjalan aman, damai serta kondusif, Olehnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama," harapnya.
Sebelumnya, Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu meminta kepada seluruh kepala desa di daerahnya untuk membentuk Satgas pengamanan TPS sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesuksesan Pemilu. Bahkan kata bupati, pembentukan petugas pengamanan sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri).
Bupati menegaskan, pemerintah desa harus selektif merekrut petugas pengamanan TPS dan orang-orang diberi beban tanggung jawab tersebut harus netral dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
"Selain bertugas mengamankan, mereka juga dapat membantu masyarakat yang belum memahami tentang cara memilih," kata bupati.
Baca juga: Wapres: pilkada lebih riskan daripada pemilu
"Kepala desa harus cermat membentuk Satgas ini, karena pemerintah daerah sudah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa," kata Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Bambang di Parigi, Sabtu, menanggapi permintaan bupati kepada para kepala desa untuk membentuk Satgas pengamanan TPS.
Bambang menilai, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan Pemilu serentak 2019, wujud tanggung jawab itu antara lain melalui pembentukan satuan pengamanan TPS.
"Niat pemerintah baik dan pembentukan satuan tugas sah-sah saja sepanjang tidak menganggu tugas KPPS," tambahnya.
Menurut dia, Satgas pengamanan TPS sifatnya hanya sebatas membantu penyelenggara dalam menjaga situasi keamanan saat pemungutan hingga penghitunagan suara bersama pihak kepolisian.
Terkait anggota Satgas pengamanan TPS, kepala desa berkewajiban memastikan orang-orang yang direkrut itu independen dan bukan pengurus partai serta bukan pendukung calon tertentu dan memegang teguh asas Pemilu.
"Kita ingin pesta demokrasi ini berjalan aman, damai serta kondusif, Olehnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama," harapnya.
Sebelumnya, Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu meminta kepada seluruh kepala desa di daerahnya untuk membentuk Satgas pengamanan TPS sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesuksesan Pemilu. Bahkan kata bupati, pembentukan petugas pengamanan sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri).
Bupati menegaskan, pemerintah desa harus selektif merekrut petugas pengamanan TPS dan orang-orang diberi beban tanggung jawab tersebut harus netral dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
"Selain bertugas mengamankan, mereka juga dapat membantu masyarakat yang belum memahami tentang cara memilih," kata bupati.
Baca juga: Wapres: pilkada lebih riskan daripada pemilu
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
