Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak terdapat alasan apa pun, kecuali terjadinya bencana alam, yang dapat menyebabkan Pemilu Serentak 2019 ditunda.
"Tidak ada alasan apapun pemilu ditunda kecuali ada bencana alam di satu TPS, satu desa atau kecamatan baru bisa," ujar Tjahjo saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta, Selasa.
Ia berjanji pemerintah daerah akan mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah agar dapat bekerja dengan baik menyukseskan pesta demokrasi.
Dalam rapat pimpinan TNI-Polri itu, Tjahjo menjelaskan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam bersinergi dengan TNI-Polri untuk pengamanan proses pemilu.
"Saya diundang untuk menjelaskan bagaimana posisi pemerintah juga pemda sehingga bisa bersinergi dengan kepolisian dan TNI untuk mendukung sukses dan lancarnya pileg dan pilpres serentak," ujar Tjahjo Kumolo sebelum memasuki auditorium.
Sinergi itu, ujar dia, bertujuan mendukung penuh KPU yang mempunyai pasukan sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS) agar Pemilu 2019 berjalan dengan baik.
Rapat pimpinan yang mengambil tema "Dilandasi Profesionalitas, Soliditas dan Netralitas, TNI-POLRI Bersinergi Mengamankan Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI" itu digelar tertutup.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk menyukseskan pesta demokrasi pada April 2019 itu.
Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019
Baca juga: Mendagri sebut perusak legitimasi KPU sebagai penjahat politik
Baca juga: Mendagri dikonfirmasi KPK soal kesaksian Bupati Bekasi nonaktif
"Tidak ada alasan apapun pemilu ditunda kecuali ada bencana alam di satu TPS, satu desa atau kecamatan baru bisa," ujar Tjahjo saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta, Selasa.
Ia berjanji pemerintah daerah akan mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah agar dapat bekerja dengan baik menyukseskan pesta demokrasi.
Dalam rapat pimpinan TNI-Polri itu, Tjahjo menjelaskan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam bersinergi dengan TNI-Polri untuk pengamanan proses pemilu.
"Saya diundang untuk menjelaskan bagaimana posisi pemerintah juga pemda sehingga bisa bersinergi dengan kepolisian dan TNI untuk mendukung sukses dan lancarnya pileg dan pilpres serentak," ujar Tjahjo Kumolo sebelum memasuki auditorium.
Sinergi itu, ujar dia, bertujuan mendukung penuh KPU yang mempunyai pasukan sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS) agar Pemilu 2019 berjalan dengan baik.
Rapat pimpinan yang mengambil tema "Dilandasi Profesionalitas, Soliditas dan Netralitas, TNI-POLRI Bersinergi Mengamankan Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI" itu digelar tertutup.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk menyukseskan pesta demokrasi pada April 2019 itu.
Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019
Baca juga: Mendagri sebut perusak legitimasi KPU sebagai penjahat politik
Baca juga: Mendagri dikonfirmasi KPK soal kesaksian Bupati Bekasi nonaktif
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
