Parpol koalisi bahu membahu menangkan Jokowi-Ma'ruf di DKI

Petugas KPPS wafat di Cianjur bertambah jadi 7 orang
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (ANTARA/Dyah Dwi)
Jakarta (ANTARA News) - PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan partai politik koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memenangkan pasangan itu di DKI Jakarta.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat Safari Kebangsaan V di Jakarta, Sabtu, mengatakan untuk DKI Jakarta merangkul Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Zaman Pak Harto, Jakarta itu PPP. Dengan demikian kerja sama dengan PPP, Golkar, akan dilakukan. Bagi kami, yang penting Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin yang utama di Jakarta," kata Hasto.

Hal itu dinilai penting untuk dilakukan karena kantong-kantong pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jakarta banyak dan tidak mungkin digarap PDI Perjuangan sendiri.

Koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf, ujar Hasto, akan semakin intens melakukan gerakan teritorial, dari pintu ke pintu menemui masyarakat.

Tanggapan masyarakat dari kegiatan itu akan dipantau dan dievaluasi untuk menentukan langkah pemenangan selanjutnya.

"Berdasarkan survei hari ini elektabilitas Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di Jakarta melampaui tujuh persen di atas Pak Prabowo. Kita lihat nanti. Tidak tahu setelah tari-tarian itu di debat, mungkin akan bertambah," kata Hasto.

Sementara untuk elektabilitas PDI Perjuangan, Hasto mengaku pihaknya yakin cukup tinggi melihat Pemilu 2014.

Ada pun Sabtu-Minggu, PDI Perjuangan akan melakukan Safari Kebangsaan V menyusuri berbagai wilayah dan mengunjungi masyarakat di seluruh wilayah Jakarta.

Baca juga: Makam Pangeran Jayakarta tujuan pertama Safari Kebangsaan V

Baca juga: Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di sejumlah daerah di Sumut ditargetkan 65 persen
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Safari Budiman Sudjatmiko inspirasi  mahasiswa Indonesia di Inggris Sebelumnya

Safari Budiman Sudjatmiko inspirasi mahasiswa Indonesia di Inggris

Dedi Mulyadi menilai UU Pemilu perlu direvisi Selanjutnya

Dedi Mulyadi menilai UU Pemilu perlu direvisi