Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy sepakat dan menilai jawaban Joko Widodo (Jokowi) dalam debat capres bahwa jabatan merujuk pada kompetensi, bukan dari partai politik atau nonparpol sudah tepat.
"Tidak pada tempatnya mempersoalkan kader parpol atau nonparpol di negara demokrasi, yang penting kompetensinya," kata Romahurmuziy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis malam.
Ia pun mengamini contoh yang diberikan Jokowi tentang pejabat dari parpol yang kompeten dan berintegritas, yakni Baharuddin Lopa, kader PPP yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung.
"Almarhum Baharuddin Lopa adalah kader PPP yang dikenal bersih-bersih dan profesional sebagai Jaksa Agung pada pada masanya," kata Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy.
Menurut dia, di negara demokrasi, menteri adalah "political appointee", pejabat yang ditunjuk.
"Bisa seorang profesional berbasis parpol maupun nonparpol. Maka jawaban Pak Jokowi sudah tepat, yan penting merit system dan kompensasinya," katanya.
Sebelumnya, dalam debat, Prabowo Subianto meminta tanggapan Jokowi tentang jabatan penting yang diserahkan kepada kader yang aktif dari partai politik.
Menanggapi itu, Jokowi mengatakan sebuah jabatan itu harus diberikan kepada orang yang kompeten dengan proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi, integritas dan kapasitas, tidak hanya berlaku kepada orang yang bukan berasal dari partai.
"Banyak kok yang berasal dari partai yang dalam memimpin kita sangat baik dan legendaris," ujar Jokowi yang kemudian memberikan contoh mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa yang berasal dari PPP.
Baca juga: Prabowo pertanyakan penyerahan jabatan penting pada anggota parpol
"Tidak pada tempatnya mempersoalkan kader parpol atau nonparpol di negara demokrasi, yang penting kompetensinya," kata Romahurmuziy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis malam.
Ia pun mengamini contoh yang diberikan Jokowi tentang pejabat dari parpol yang kompeten dan berintegritas, yakni Baharuddin Lopa, kader PPP yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung.
"Almarhum Baharuddin Lopa adalah kader PPP yang dikenal bersih-bersih dan profesional sebagai Jaksa Agung pada pada masanya," kata Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy.
Menurut dia, di negara demokrasi, menteri adalah "political appointee", pejabat yang ditunjuk.
"Bisa seorang profesional berbasis parpol maupun nonparpol. Maka jawaban Pak Jokowi sudah tepat, yan penting merit system dan kompensasinya," katanya.
Sebelumnya, dalam debat, Prabowo Subianto meminta tanggapan Jokowi tentang jabatan penting yang diserahkan kepada kader yang aktif dari partai politik.
Menanggapi itu, Jokowi mengatakan sebuah jabatan itu harus diberikan kepada orang yang kompeten dengan proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi, integritas dan kapasitas, tidak hanya berlaku kepada orang yang bukan berasal dari partai.
"Banyak kok yang berasal dari partai yang dalam memimpin kita sangat baik dan legendaris," ujar Jokowi yang kemudian memberikan contoh mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa yang berasal dari PPP.
Baca juga: Prabowo pertanyakan penyerahan jabatan penting pada anggota parpol
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
