Jakarta (ANTARA News) - Deputi V Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan menjelang Pemilu 2019 berita bohong atau hoaks semakin gencar tersebar di antara masyarakat.
"Memasuki Pilpres dan Pileg 2019 ini penyebaran hoaks menjadi semakin gencar, ini menjadi sesuatu yang hadir di setiap harinya," ujar Jaleswari mewakili Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam diskusi di Jakarta, Selasa.
Jaleswari mengatakan bahwa hoaks yang semakin gencar sudah sangat meresahkan, karena dalam masa pemilu informasi yang beredar seharusnga diisi dengan rasionalitas.
"Pada satu titik kami sadari bahwa pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ini, maka perlu bergandengan tangan dengan sejumlah pihak seperti media massa, praktisi, LSM, hingga akademisi," ujar Jaleswari.
Fenomena hoaks yang timbul di masyarakat dikatakan Jaleswari sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan perlu segera ditangani terutama memasuki masa masa menuju Pemilu 2019.
"Kemunculan hoaks dan ujaran kebencian penting untuk diantisipasi, supaya masyarakat tidak terjebak dalam berita yang tidak benar dan berpotensi untuk menjatuhkan kandidat-kandidat peserta pemilu legislatif maupun eksekutif, sehingga bisa memecah kehidupan demokrasi di Indonesia," tambah Jaleswari.
Lebih lanjut Jaleswari mengatakan bahwa permasalahan hoaks sudah seharusnya menjadi fokus bersama, supaya Indonesia dapat menggelar Pemilu yang benar-benar demokratis.
"Oleh sebab itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas bagi upaya-upaya hoaks yang berpotensi mendelegitimasi Pemilu 2019," pungkas Jaleswari.
"Memasuki Pilpres dan Pileg 2019 ini penyebaran hoaks menjadi semakin gencar, ini menjadi sesuatu yang hadir di setiap harinya," ujar Jaleswari mewakili Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam diskusi di Jakarta, Selasa.
Jaleswari mengatakan bahwa hoaks yang semakin gencar sudah sangat meresahkan, karena dalam masa pemilu informasi yang beredar seharusnga diisi dengan rasionalitas.
"Pada satu titik kami sadari bahwa pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ini, maka perlu bergandengan tangan dengan sejumlah pihak seperti media massa, praktisi, LSM, hingga akademisi," ujar Jaleswari.
Fenomena hoaks yang timbul di masyarakat dikatakan Jaleswari sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan perlu segera ditangani terutama memasuki masa masa menuju Pemilu 2019.
"Kemunculan hoaks dan ujaran kebencian penting untuk diantisipasi, supaya masyarakat tidak terjebak dalam berita yang tidak benar dan berpotensi untuk menjatuhkan kandidat-kandidat peserta pemilu legislatif maupun eksekutif, sehingga bisa memecah kehidupan demokrasi di Indonesia," tambah Jaleswari.
Lebih lanjut Jaleswari mengatakan bahwa permasalahan hoaks sudah seharusnya menjadi fokus bersama, supaya Indonesia dapat menggelar Pemilu yang benar-benar demokratis.
"Oleh sebab itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas bagi upaya-upaya hoaks yang berpotensi mendelegitimasi Pemilu 2019," pungkas Jaleswari.
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
