Polda belum pastikan jumlah personel amankan debat capres

Berkah Pemilu, percetakan kebanjiran order
Arsip: Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama perwakilan media memimpin pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (26/12/2018). Debat calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 akan digelar sebanyak lima kali di Jakarta, dan debat perdana akan berlangsung pada 17 Januari 2019 dengan tema HAM, Hukum, Korupsi, dan Terorisme ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye.
Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya belum memastikan jumlah personel yang akan dikerahkan untuk mengawal debat calon presiden perdana di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis pekan depan (17/1).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan berbicara dengan pihak terkait untuk membicarakan pengerahan personel.

“Jumlah pengamanannya sedang direncanakan oleh Karo Ops (Kepala Biro Operasi) berapa jumlahnya,” kata Kombes Pol Argo pada Jumat.

Ia menjelaskan, Polda Metro Jaya akan membahas masalah keamanan debat capres dengan Komisi Pemilihan Umum.

“Tentunya itu (debat capres) merupakan agenda KPU Pusat. Kita tetap komunikasi dengan KPU bagaimana nanti mekanisme debat tersebut,” jelas Kombes Pol Argo.

Ia pun menegaskan, Polda Metro Jaya siap mengamankan debat capres tersebut.

“Kami dari pihak kepolisian akan memberi pengamanan untuk kegiatan itu,” tambahnya.

Debat perdana capres yang digelar KPU pada 17 Januari di Hotel Bidakara akan membahas isu hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Baca juga: Kontras: Tema debat capres 2019 lebih rinci

 
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
TKN akan lebih intensifkan siapkan Ma'ruf hadapi debat Sebelumnya

TKN akan lebih intensifkan siapkan Ma'ruf hadapi debat

Netralitas TNI-Polri menentukan kualitas demokrasi Selanjutnya

Netralitas TNI-Polri menentukan kualitas demokrasi