Jakarta (ANTARA News) - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan survei internal partainya menunjukkan elektabilitas calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo masih unggul 20 persen dibandingkan calon presiden 02 Prabowo Subianto karena publik puas atas kinerja Jokowi.
"Dari survei internal, Jokowi masih unggul karena kepuasan publik kepada Beliau sangat baik di bidang politik, hukum, keamanan dan ekonomi," kata Maruarar atau Ara dalam refleksi akhir tahun Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk "Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik" di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan selama pemerintahan Jokowi, kinerja penegakkan hukum semakin baik karena hubungan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung semakin harmonis sehingga tidak terjadi kegaduhan di bidang hukum.
Di bidang ekonomi, Ara menjelaskan bahwa Jokowi tetap menjamin tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak sangat fluktuatif dan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. "Dua hal itu sangat penting bagi rakyat terutama bagi rakyat kecil. Kami pastikan itu tetap terjaga," ujarnya.
Sementara itu, Ara mengaku tidak setuju ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerapkan kebijakan relaksasi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang membuka peluang pihak asing masuk di sektor tersebut.
Menurut dia, selama ini Jokowi sudah melakukan tiga hal baik bagi UKM seperti menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 7 persen, lalu plafon publik dari Rp5 juta menjadi Rp25 juta.
"Di sektor UKM sudah dijalankan dengan sangat baik, jadi buat apa pihak asing masuk di sana," ujarnya.
Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah membatalkan kebijakan menteri tersebut sehingga dirinya mengajak semua pihak menjaga program-program Jokowi yang pro-rakyat dan pro-UKM.
"Dari survei internal, Jokowi masih unggul karena kepuasan publik kepada Beliau sangat baik di bidang politik, hukum, keamanan dan ekonomi," kata Maruarar atau Ara dalam refleksi akhir tahun Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk "Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik" di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan selama pemerintahan Jokowi, kinerja penegakkan hukum semakin baik karena hubungan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung semakin harmonis sehingga tidak terjadi kegaduhan di bidang hukum.
Di bidang ekonomi, Ara menjelaskan bahwa Jokowi tetap menjamin tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak sangat fluktuatif dan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. "Dua hal itu sangat penting bagi rakyat terutama bagi rakyat kecil. Kami pastikan itu tetap terjaga," ujarnya.
Sementara itu, Ara mengaku tidak setuju ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerapkan kebijakan relaksasi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang membuka peluang pihak asing masuk di sektor tersebut.
Menurut dia, selama ini Jokowi sudah melakukan tiga hal baik bagi UKM seperti menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 7 persen, lalu plafon publik dari Rp5 juta menjadi Rp25 juta.
"Di sektor UKM sudah dijalankan dengan sangat baik, jadi buat apa pihak asing masuk di sana," ujarnya.
Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah membatalkan kebijakan menteri tersebut sehingga dirinya mengajak semua pihak menjaga program-program Jokowi yang pro-rakyat dan pro-UKM.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
