Palu (ANTARA News) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menilai pemerintah kurang serius memberikan perlindungan kepada para pedagang di pasar tradisional.
"Saya mendengar keluhan pedagang pasar tradisional yang lemah perlindungan. Apalagi ketika ada kebijakan restorasi, pembangunan gedung baru, justru kadang menghilangkan lapak pedagang," ujar politisi PSI Sulteng Andhika, di Palu, Selasa.
PSI, kata Andhika, mengkritik kebijakan pemerintah daerah, karena belum berpihak pada pengembangan pedagang tradisional. Malah kebijakan pemerintah daerah itu, dinilainya masih lemah memberi perlindungan terhadap pedagang tradisional.
Menurut Andika, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan perlindungan lapak kepada pedagang tradisional untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha. Apalagi, kata dia, hampir semua pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi bagi pedagang menengah ke bawah.
"Sumbangsih pasar tradisional dalam menjaga roda putaran ekonomi sangat vital. Namun, selalu saja ada keluhan rebutan lapak, ukuran lapak yang makin sempit, hingga kehilangan lapak saat dilakukan kebijakan pembenahan pasar tradisional," ujar dia.
Bagi dia, beberapa kabupaten memiliki pasar tradisional yang perannya sangat strategis untuk perputaran ekonomi lokal seperti Pasar Simpong di Kota Luwuk, Pasar Batui, Pasar Masomba Palu, dan Pasar Shoping di Tolitoli.
"Tetapi kebijakan perlindungan pedagang pasar hanya di atas kertas, padahal seluruh retribusi yang dibebankan selalu dibayarkan oleh pedagang pasar. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas pemerintah mengatur hak itu secara adil," kata Andika lagi.
Ia mengemukakan, pasar tradisional itu harus dilindungi sebagai aset vital daerah sebagai faktor penggerak utama perekonomian rakyat di daerah.
Karena itu, ujar dia pula, penataan pasar harus berbasis dialogis, partisipatif dengan pedagang, sehingga tumbuh sinergi antara peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan pelaku perdagangan.
"Dalam sejumlah kunjungan saya ke pasar-pasar tradisional, keluhan para pedagang masih seputar kenyamanan berdagang karena soal letak lapak dan luasannya," ujar Andika.
Baca juga: Asparindo siapkan "PasarKita", aplikasi berbasis Android
Baca juga: Sebanyak 21 pasar tradisional di Jakarta akan direvitalisasi
Baca juga: Jalan-jalan ke Desa Seochon dan pasar tradisional Tongin
Baca juga: Sandiaga sebut pasar tradisional mampu bentengi kurs rupiah
Baca juga: Sandiaga Uno sapa pedagang pasar tradisional di Lombok
"Saya mendengar keluhan pedagang pasar tradisional yang lemah perlindungan. Apalagi ketika ada kebijakan restorasi, pembangunan gedung baru, justru kadang menghilangkan lapak pedagang," ujar politisi PSI Sulteng Andhika, di Palu, Selasa.
PSI, kata Andhika, mengkritik kebijakan pemerintah daerah, karena belum berpihak pada pengembangan pedagang tradisional. Malah kebijakan pemerintah daerah itu, dinilainya masih lemah memberi perlindungan terhadap pedagang tradisional.
Menurut Andika, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan perlindungan lapak kepada pedagang tradisional untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha. Apalagi, kata dia, hampir semua pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi bagi pedagang menengah ke bawah.
"Sumbangsih pasar tradisional dalam menjaga roda putaran ekonomi sangat vital. Namun, selalu saja ada keluhan rebutan lapak, ukuran lapak yang makin sempit, hingga kehilangan lapak saat dilakukan kebijakan pembenahan pasar tradisional," ujar dia.
Bagi dia, beberapa kabupaten memiliki pasar tradisional yang perannya sangat strategis untuk perputaran ekonomi lokal seperti Pasar Simpong di Kota Luwuk, Pasar Batui, Pasar Masomba Palu, dan Pasar Shoping di Tolitoli.
"Tetapi kebijakan perlindungan pedagang pasar hanya di atas kertas, padahal seluruh retribusi yang dibebankan selalu dibayarkan oleh pedagang pasar. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas pemerintah mengatur hak itu secara adil," kata Andika lagi.
Ia mengemukakan, pasar tradisional itu harus dilindungi sebagai aset vital daerah sebagai faktor penggerak utama perekonomian rakyat di daerah.
Karena itu, ujar dia pula, penataan pasar harus berbasis dialogis, partisipatif dengan pedagang, sehingga tumbuh sinergi antara peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan pelaku perdagangan.
"Dalam sejumlah kunjungan saya ke pasar-pasar tradisional, keluhan para pedagang masih seputar kenyamanan berdagang karena soal letak lapak dan luasannya," ujar Andika.
Baca juga: Asparindo siapkan "PasarKita", aplikasi berbasis Android
Baca juga: Sebanyak 21 pasar tradisional di Jakarta akan direvitalisasi
Baca juga: Jalan-jalan ke Desa Seochon dan pasar tradisional Tongin
Baca juga: Sandiaga sebut pasar tradisional mampu bentengi kurs rupiah
Baca juga: Sandiaga Uno sapa pedagang pasar tradisional di Lombok
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
