Presiden minta aparat keamanan serius tangani pembalakan liar

Delapan parpol penuhi ambang batas parlemen, PDIP suara terbanyak
Presiden Joko Widodo membagikan 92 surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare untuk 8.165 Kepala Keluarga di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, Minggu (16/12/2018). (Desca Lidya Natalia)
Jambi (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta aparat keamaman dapat serius menangani pembalakan liar yang masih terjadi di provinsi Jambi.

"Tolong ditertibkan Pak Kapolda, tidak ada pembiaran sudah," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, Minggu.

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

 "Di semua provinsi masih ada (pembalakan liar). Itu tugasnya aparat hukum dan kepolisian," tambah Presiden.

Keluhan pengenai pembalakan hutan itu muncul dari salah satu petani di Kabupaten Tebo bernama Zulkipli.

"Saya minta pembalak liar, cukong yang merajalela untuk ditindak Pak, jangan ada pembiaran," kata Zulkipli dalam dialog dengan Presiden dalam acara tersebut

Zulkipli adalah pemimpin salah satu koperasi di Kabupaten Tebo yang menerima 500 hektare perhutanan sosial yang selama ini ia tanami jengkol dan petai.

"Saya sudah berapa kali me-WA (mengirimkan whatsapp) ke ibu menteri karena saya punya WA ibu menteri (Siti Nurbaya)," tambah Zulkipli.

"Wah itu sudah bagus, bisa WA bu Menteri, tidak ada pembiaran," balas Presiden.

"Saya ini ketua petani Nasdem Provinsi Jambi, saya kan juga menjaga hutan," kata Zulkipli.

"Hooo, saya tidak tahu, hooo," ungkap Presiden.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Kapolda, sudah saya surati Kapolres, sampai Mabes Polri tolong ditertibkan," tegas Zulkipli.

Zulkipli juga masih meminta tambahan lahan 2000 hektare perhutanan sosial yang rencananya akan ditanami manggis.

"Saya minta bibit manggis Pak, kok Sumbar (Sumatera Barat) bisa maju, Jambi kok tidak bisa? Saya minta 2.000 hektare hanya untuk manggis," tambah Zulkipli.

"Pak Zul benar, ekspor manggis tinggi sekali, Jepang minta, China minta, tinggi sekali tapi tidak tidak bisa mengirimkan manggis karena (memproduksi) sawit semua, padahal sangat bagus sekarang. Bu menteri cek dulu, cek lapangan ini koperasinya, kita senang beri (lahan) ke rakyat, tapi kalau ditelantarkan ya sudah," tegas Presiden.

Masalah pembalakan liar juga disampaikan oleh petani dari kabupaten Kerinci, Jambi bernama Abdul Haris yang menanam buah kepayang atau buah kluwuk yang lazim ditemukan di Pulau Jawa.

"Di lagu pun ada yang mengatakan mabuk kepayang, di zaman dulu di Jambi, sumber minyak sawit dan minyak kelapa sulit, jadi masyarakt Jambi mengambil minyak kepayang untuk masak sayur, untuk mengurangi lemak, kalau bandingkan minyak sawit mungkin 10-15 kali lipat harganya tapi ketersediaan minyak kepayang sulit karena tidak ada yang mau tanam lagi," kata Abdul Haris.

Tapi ia meminta disediakan perahu untuk objek wisata alam agar dapat menjadi objek turisme seperti kegiatan mancing mania.

"Kami minta bantuan Rp1 juta-2 juta per bulan untuk warga berpatroli hutan karena tidak sedikit yang menjarah hutan baik individu maupun pihak lain, memang kita sama-sama Indonesia tapi lain provinsi," kata Abdul Haris.

"Urusan jaga hutan ke bu menteri kehutanan, jangan ke saya," tambah Presiden.
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
NasDem optimistis mampu naik peringkat pada pemilu 2019 Sebelumnya

NasDem optimistis mampu naik peringkat pada pemilu 2019

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS Selanjutnya

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS