Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menilai kasus Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP-E) yang tercecer di beberapa tempat, kecil kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan Pemilu 2019.
"Bisa saja mengait-ngaitkan hal yang dianggap bukan menjadi potensi kecurangan dan sebagainya. Walaupun itu kami yakin tidak, karena ada tanda-tanda khusus mana KTP-E yang asli mana yang palsu," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan kalau menggunakan KTP-E, tinggal mencocokan saja karena ada di Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki KPU.
Karena itu dia menilai sulit menggunakan KTP-el untuk memilih di tempat yang tidak sesuai dengan domisili dan daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU.
"Itu sudah alat kontrol yang menurut kami sudah sangat baik, karena itu mencoklit dan sudah berapa lama ini dicocokkan terus antara data yang ada di Kemendagri dan yang ada di KPU," ujarnya.
Dia menambahkan, tidak mungkin pemerintah mengadakan alat pembaca keaslian KTP-E di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya lebih dari 800 ribu karena akan menghabiskan banyak biaya.
Dia menilai basis pengecekan KTP didasari atas aturan di dalam UU Pemilu yaitu pemilih harus terdaftar dalam DPT sesuai tempat tinggal dan petugas TPS pasti mengenali setiap pemilih.
"Di UU kan berbasis tempatnya, jadi kalau dia punya KTP di kelurahan A, kecamatan B, kabupaten C, dia hanya bisa memilih di sana, tidak bisa di daerah X Y Z," ujarnya.
Selain itu Amali juga menyoroti kasus tercecernya KTP-E tersebut dan meminta pemerintah mengintensifkan pengawasannya hingga tingkat bawah.
Dia menyakini di tingkar Kemendagri khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah terkontrol namun tidak diketahui kalau di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sebelumnya, KTP elektronik yang sudah dan akan habis masa berlakunya ditemukan tercecer di sekitar Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) siang.
Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlindungan Sutasuhut mengatakan penemuan tersebut bermula saat anak-anak di lingkungan sekitar bermain bola lalu menemukan sebuah karung dan ternyata KTP-E yang sudah tercetak.
Baca juga: PPP ingin Kementerian Dalam Negeri audit kasus KTP elektronik tercecer
Baca juga: DPR minta Kemendagri serius tangani kasus KTP-E tercecer
Baca juga: Mendagri ungkap indikasi motif politik dibalik KTP-E tercecer
"Bisa saja mengait-ngaitkan hal yang dianggap bukan menjadi potensi kecurangan dan sebagainya. Walaupun itu kami yakin tidak, karena ada tanda-tanda khusus mana KTP-E yang asli mana yang palsu," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan kalau menggunakan KTP-E, tinggal mencocokan saja karena ada di Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki KPU.
Karena itu dia menilai sulit menggunakan KTP-el untuk memilih di tempat yang tidak sesuai dengan domisili dan daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU.
"Itu sudah alat kontrol yang menurut kami sudah sangat baik, karena itu mencoklit dan sudah berapa lama ini dicocokkan terus antara data yang ada di Kemendagri dan yang ada di KPU," ujarnya.
Dia menambahkan, tidak mungkin pemerintah mengadakan alat pembaca keaslian KTP-E di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya lebih dari 800 ribu karena akan menghabiskan banyak biaya.
Dia menilai basis pengecekan KTP didasari atas aturan di dalam UU Pemilu yaitu pemilih harus terdaftar dalam DPT sesuai tempat tinggal dan petugas TPS pasti mengenali setiap pemilih.
"Di UU kan berbasis tempatnya, jadi kalau dia punya KTP di kelurahan A, kecamatan B, kabupaten C, dia hanya bisa memilih di sana, tidak bisa di daerah X Y Z," ujarnya.
Selain itu Amali juga menyoroti kasus tercecernya KTP-E tersebut dan meminta pemerintah mengintensifkan pengawasannya hingga tingkat bawah.
Dia menyakini di tingkar Kemendagri khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah terkontrol namun tidak diketahui kalau di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sebelumnya, KTP elektronik yang sudah dan akan habis masa berlakunya ditemukan tercecer di sekitar Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) siang.
Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlindungan Sutasuhut mengatakan penemuan tersebut bermula saat anak-anak di lingkungan sekitar bermain bola lalu menemukan sebuah karung dan ternyata KTP-E yang sudah tercetak.
Baca juga: PPP ingin Kementerian Dalam Negeri audit kasus KTP elektronik tercecer
Baca juga: DPR minta Kemendagri serius tangani kasus KTP-E tercecer
Baca juga: Mendagri ungkap indikasi motif politik dibalik KTP-E tercecer
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
