Semarang (ANTARA News) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti masih adanya permasalahan terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Jawa Tengah.
"Secara nasional termasuk Jateng masih ada masalah yang belum diselesaikan, yaitu terkait DPT, serta hak memilih bagi warga yang belum mempunyai identitas e-KTP sebagai tanda atau syarat WNI menyalurkan hak pilihnya," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di sela memimpin kunjungan kerja spesifik di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI tersebut untuk memantau sekaligus meninjau langsung persiapan dan kesiapan Provinsi Jateng melaksanakan Pemilu 2019, termasuk hal-hal yang masih menjadi kendala, kekurangan, dan perlu dukungan dari beberapa pihak.
Menurut dia, meskipun sudah siap, tapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan misalnya, tentang daftar pemilih yang berbasis KTP elektronik yang sudah menjadi ketentuan karena perkembangan jumlah warga yang berhak memilih sangat dinamis dan terus bergerak.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus cepat memperbaiki dan memperbarui data kependudukan yang wajib memilih.
"Tolong diperbaiki, `diupdate` sesuai perkembangan terakhir karena sebentar lagi 2018 akan berakhir," ujarnya.
Selain DPT, DPR RI juga menyoroti sosialisasi tahapan pemilu dan peraturan pemasangan alat peraga kampanye juga tidak kalah penting disampaikan kepada masyarakat sebab tidak sedikit warga yang belum beralih dari pemilihan kepala daerah yang? diselenggarakan beberapa waktu lalu.
Dengan arti lain, ada beberapa perbedaan aturan-aturan pemilu, baik Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilihan Presiden.
"Terlebih Jateng termasuk provinsi dengan jumlah pemilih banyak serta wilayah luas, tidak kalah penting adalah terkait keamanan serta potensi kerawanan-kerawanan tolong keamanan atau kerawanan tolong disampaikan kepada kami," katanya.
Kunjungan kerja yang dipimpin Zaenudin beserta sejumlah anggota Komisi II DPR RI itu dalam rangka persiapan dan kesiapan Pemilu 2018.
Rombongan ditemui oleh Sekda Jateng Sri Puryono dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Yulianto Sudrajat, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Fajar Subhi, beserta SKPD dan instansi terkait lainnya di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Jateng.
Baca juga: Bawaslu Jateng: 300.000an warga belum masuk daftar pemilih
Baca juga: Koalisi masyarakat sipil khawatirkan kinerja KPU terkait DPT
Baca juga: Mendagari: Isu DPT jadi manuver politik di tahun pemilu
"Secara nasional termasuk Jateng masih ada masalah yang belum diselesaikan, yaitu terkait DPT, serta hak memilih bagi warga yang belum mempunyai identitas e-KTP sebagai tanda atau syarat WNI menyalurkan hak pilihnya," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di sela memimpin kunjungan kerja spesifik di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI tersebut untuk memantau sekaligus meninjau langsung persiapan dan kesiapan Provinsi Jateng melaksanakan Pemilu 2019, termasuk hal-hal yang masih menjadi kendala, kekurangan, dan perlu dukungan dari beberapa pihak.
Menurut dia, meskipun sudah siap, tapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan misalnya, tentang daftar pemilih yang berbasis KTP elektronik yang sudah menjadi ketentuan karena perkembangan jumlah warga yang berhak memilih sangat dinamis dan terus bergerak.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus cepat memperbaiki dan memperbarui data kependudukan yang wajib memilih.
"Tolong diperbaiki, `diupdate` sesuai perkembangan terakhir karena sebentar lagi 2018 akan berakhir," ujarnya.
Selain DPT, DPR RI juga menyoroti sosialisasi tahapan pemilu dan peraturan pemasangan alat peraga kampanye juga tidak kalah penting disampaikan kepada masyarakat sebab tidak sedikit warga yang belum beralih dari pemilihan kepala daerah yang? diselenggarakan beberapa waktu lalu.
Dengan arti lain, ada beberapa perbedaan aturan-aturan pemilu, baik Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilihan Presiden.
"Terlebih Jateng termasuk provinsi dengan jumlah pemilih banyak serta wilayah luas, tidak kalah penting adalah terkait keamanan serta potensi kerawanan-kerawanan tolong keamanan atau kerawanan tolong disampaikan kepada kami," katanya.
Kunjungan kerja yang dipimpin Zaenudin beserta sejumlah anggota Komisi II DPR RI itu dalam rangka persiapan dan kesiapan Pemilu 2018.
Rombongan ditemui oleh Sekda Jateng Sri Puryono dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Yulianto Sudrajat, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Fajar Subhi, beserta SKPD dan instansi terkait lainnya di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Jateng.
Baca juga: Bawaslu Jateng: 300.000an warga belum masuk daftar pemilih
Baca juga: Koalisi masyarakat sipil khawatirkan kinerja KPU terkait DPT
Baca juga: Mendagari: Isu DPT jadi manuver politik di tahun pemilu
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2018
