PDI Perjuangan siapkan tiga saksi setiap TPS

... kami taruh (orang) yang berani, loyal, ikhlas dan disiplin...

Pangandaran, Jawa Barat (ANTARA News) - PDI Perjuangan menyiapkan setidaknya tiga saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2019 karena diperkirakan pemungutan hingga penghitungan suara berlangsung hingga dini hari.

"Satu TPS siapkan tiga saksi karena pemilu sekarang berbeda dengan 2014. Ada lima surat suara. Dimulai jam tujuh pagi selesai jam satu pagi. Penghitungan lama," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, dalam rapat konsolidasi dengan kader di Pangandaran, sebagai rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua, Minggu.

Ia menuturkan apabila saksi hanya satu orang, tidak akan maksimal dalam mengikuti penghitungan suara hingga akhir untuk mencegah kecurangan.

PDI Perjuangan, menurut dia, sudah membangun Badan Saksi Pemilu Nasional yang memiliki jejaring dari tingkat pengurus anak cabang dan ranting. Perekrutannya salah satunya mensyaratkan saksi mencoblos di TPS yang akan diawasinya.

Saksi dari PDI Perjuangan bukan ad hoc, melainkan dilatih terus menerus. Jika dinilai tidak berani pun akan diganti saksi baru yang lebih berani.

"Saya suka saksi PDIP yang bawel, cerewet, bukan saat penghitungan malah tidur. Harus berani. Saksi kami taruh (orang) yang berani, loyal, ikhlas dan disiplin," ucap Djarot.

Untuk dana saksi, akan ditanggung gotong royong dari caleg yang diformulasikan sebesar 50 persen ditanggung oleh caleg kabupaten/kota, 30 persen ditanggung caleg provinsi dan 20 persen ditanggung oleh caleg DPR RI.

Djarot menuturkan biaya saksi bervariasi antarwilayah dan tidak dapat disamakan, misalnya wilayah yang mudah dijangkau di perkotaan dengan wilayah di pedesaan yang sulit dijangkau.

"Untuk biaya itu biasanya kami serahkan kepada masing-masing DPC karena tantangan masing-masing wilayah berbeda," tutur Djarot.

Baca juga: PDIP akui beri perhatian khusus pada Jabar

Baca juga: Safari Kebangsaan tahap kedua susuri jalur selatan Jawa

Baca juga: PDIP pertanyakan kerinduan pada Orde Baru