Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai calon presiden Prabowo Subianto menerapkan old fashion diplomacy dalam menyikapi pemindahan Kedutaan Besar Australia di Israel ke Yerusalem.
Menurut Arsul, pernyataan Prabowo bahwa pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalem adalah kedaulatan dan kewenangan Australia sepenuhnya hanyalah melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif saja.
"Melihat sisi hubungan internasional secara normatif saja adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara. Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy. Itu old fashioned diplomacy," kata Arsul dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Arsul mengatakan dalam praktik hubungan internasional banyak negara yang tidak lagi berpaku pada aspek normatif saja dengan menyatakan bahwa suatu sikap negara adalah kedaulatan dan kewenangan negara itu sendiri.
"Australia sendiri termasuk negara yang tidak membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu.
Arsul memberi contoh sikap pemerintah Australia terkait dengan eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden SBY oleh intelijen Australia.
Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi.
Bahkan dalam isu hukuman mati di Rancangan KUHP yang saat ini masih dibahas, Arsul yang juga anggota Panja RKUHP merasakan adanya upaya memengaruhi dari Australia.
"Ini semua menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara," katanya.
Karena itu, menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalam bukan hal yang salah dalam praktik diplomasi dalam hubungan internasional saat ini.
"Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina," ujar Arsul.
Arsul berharap Prabowo tidak menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Yerusalem sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina.
Baca juga: JK: Wajar pernyataan Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem
Menurut Arsul, pernyataan Prabowo bahwa pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalem adalah kedaulatan dan kewenangan Australia sepenuhnya hanyalah melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif saja.
"Melihat sisi hubungan internasional secara normatif saja adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara. Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy. Itu old fashioned diplomacy," kata Arsul dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Arsul mengatakan dalam praktik hubungan internasional banyak negara yang tidak lagi berpaku pada aspek normatif saja dengan menyatakan bahwa suatu sikap negara adalah kedaulatan dan kewenangan negara itu sendiri.
"Australia sendiri termasuk negara yang tidak membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu.
Arsul memberi contoh sikap pemerintah Australia terkait dengan eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden SBY oleh intelijen Australia.
Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi.
Bahkan dalam isu hukuman mati di Rancangan KUHP yang saat ini masih dibahas, Arsul yang juga anggota Panja RKUHP merasakan adanya upaya memengaruhi dari Australia.
"Ini semua menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara," katanya.
Karena itu, menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalam bukan hal yang salah dalam praktik diplomasi dalam hubungan internasional saat ini.
"Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina," ujar Arsul.
Arsul berharap Prabowo tidak menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Yerusalem sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina.
Baca juga: JK: Wajar pernyataan Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
