pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Moeldoko: Presiden restui empat menteri hadiri sidang sengketa pilpres

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri agenda buka puasa bersama awak media di Jakarta, Kamis (4/4/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Presiden enggak menghalangi, dipersilakan.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan restu kepada empat menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk hadir sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024.

"Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis.

Moeldoko mengatakan bahwa Presiden tidak pernah mempermasalahkan permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah menteri untuk turut menyampaikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024.

"Kalau MK meminta para menteri, enggak ada masalah. Presiden enggak menghalangi, dipersilakan," katanya.

Justru penjelasan para menteri, kata dia, bisa memberi pemahaman kepada masyarakat sejauh mana keterlibatan mereka seputar kebijakan pemerintah dalam polemik tersebut.

"Artinya masyarakat bisa menilai. Jadi, enggak ada upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Saya kira kita sangat hormat pada hukum dan Presiden tidak pernah ikut intervensi seperti itu," katanya.

Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan tersebut.

"Jadi, nanti kita lihat saja kalau memang dipanggil, menteri-menteri itu pasti akan mengikuti undangan itu. Jadi, tidak perlu diragukan, Presiden mengatakan silakan menteri bisa menghadiri itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, MK memanggil empat menteri KIM untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Para menteri ini dalam beberapa waktu lalu pernah menyampaikan pernyataan soal penyaluran bantuan sosial (bansos), kemudian disorot dalam permohonan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai salah satu tuduhan kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: MK diminta hadirkan Jokowi, Moeldoko: Apa tidak terlalu berlebihan?
Baca juga: Moeldoko sebut transisi pemerintahan belum terlihat
Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
MK beri wejangan ahli Prabowo-Gibran soal putusan "self executing" Sebelumnya

MK beri wejangan ahli Prabowo-Gibran soal putusan "self executing"

MK putuskan tidak terima gugatan PHPU Pileg PPP Dapil Jatim Selanjutnya

MK putuskan tidak terima gugatan PHPU Pileg PPP Dapil Jatim