Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Bidang Sosiologi Universitas Cenderawasih Ave Lefaan meminta pemerintah menyosialisasikan penggunaan kotak suara di Papua untuk pemilu selanjutnya.
"Pemerintah harus lakukan sosialisasi supaya betul-betul nuansa demokrasinya itu masyarakat Papua terutama yang di pedalaman tahu apa itu demokrasi," ujar Ave saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Pasalnya, sistem noken yang selama ini digunakan di beberapa wilayah Papua mencatatkan gugatan terbanyak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat dari lima provinsi di Papua, tiga di antaranya masuk 10 besar provinsi di Indonesia yang paling banyak melaporkan sengketa Pemilu 2024 ke MK, yakni Papua Tengah dengan 21 PHPU, Papua dengan 15 sengketa, dan Papua Pegunungan dengan 11 kasus.
Ave menjelaskan sistem noken sangat berkaitan langsung dengan kepala adat atau suku. Apabila kepala suku sudah menentukan siapa sosok pemimpin yang akan dipilih, maka masyarakat akan memilih sosok tersebut.
Oleh karena itu agar sistem pemilu dapat berlangsung secara demokrasi, dia berharap prinsip one man, one vote dapat diterapkan.
Selain itu, dia menegaskan bahwa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Papua bukan menggunakan noken melainkan kotak suara. Hal ini juga agar ada penyamarataan dalam edukasi politik.
"Mendidik masyarakat Papua bukan menggunakan noken, tetap kotak suara itu diadakan sama. Itu namanya pendidikan politik yang baik," jelasnya.
Menurut Ave, masyarakat yang sudah paham mengenai demokrasi dapat memilih pemimpin yang berkualitas untuk memimpin Indonesia.
Adapun pemilu selanjutnya yang akan digelar lima tahun lagi pada tahun 2029 dirasa cukup untuk memberikan sosialisasi terkait penggunaan kotak suara kepada masyarakat Papua.
Sebelumnya, Rabu (27/3), peneliti Perludem Ihsan Maulana menyebutkan hanya dua daerah di Papua Tengah yang melaksanakan pemilu secara langsung. Selebihnya enam daerah masih menggunakan sistem noken, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.
Selain itu, saat pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi kekerasan horisontal di Papua Tengah yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban jiwa, yakni terjadi saling serang dengan panah dan senjata tajam lainnya demi perebutan suara kelompok masyarakat tertentu.
"Faktanya bukan hanya banyak sengketa, tetapi juga terjadi pertikaian hingga mengakibatkan jatuh korban," kata Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Gubernur Papua: Pengurus PWI harus konsisten jadi pilar demokrasi
Baca juga: KPU Jayapura minta parpol peserta pemilu menjaga marwah demokrasi
"Pemerintah harus lakukan sosialisasi supaya betul-betul nuansa demokrasinya itu masyarakat Papua terutama yang di pedalaman tahu apa itu demokrasi," ujar Ave saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Pasalnya, sistem noken yang selama ini digunakan di beberapa wilayah Papua mencatatkan gugatan terbanyak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat dari lima provinsi di Papua, tiga di antaranya masuk 10 besar provinsi di Indonesia yang paling banyak melaporkan sengketa Pemilu 2024 ke MK, yakni Papua Tengah dengan 21 PHPU, Papua dengan 15 sengketa, dan Papua Pegunungan dengan 11 kasus.
Ave menjelaskan sistem noken sangat berkaitan langsung dengan kepala adat atau suku. Apabila kepala suku sudah menentukan siapa sosok pemimpin yang akan dipilih, maka masyarakat akan memilih sosok tersebut.
Oleh karena itu agar sistem pemilu dapat berlangsung secara demokrasi, dia berharap prinsip one man, one vote dapat diterapkan.
Selain itu, dia menegaskan bahwa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Papua bukan menggunakan noken melainkan kotak suara. Hal ini juga agar ada penyamarataan dalam edukasi politik.
"Mendidik masyarakat Papua bukan menggunakan noken, tetap kotak suara itu diadakan sama. Itu namanya pendidikan politik yang baik," jelasnya.
Menurut Ave, masyarakat yang sudah paham mengenai demokrasi dapat memilih pemimpin yang berkualitas untuk memimpin Indonesia.
Adapun pemilu selanjutnya yang akan digelar lima tahun lagi pada tahun 2029 dirasa cukup untuk memberikan sosialisasi terkait penggunaan kotak suara kepada masyarakat Papua.
Sebelumnya, Rabu (27/3), peneliti Perludem Ihsan Maulana menyebutkan hanya dua daerah di Papua Tengah yang melaksanakan pemilu secara langsung. Selebihnya enam daerah masih menggunakan sistem noken, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.
Selain itu, saat pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi kekerasan horisontal di Papua Tengah yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban jiwa, yakni terjadi saling serang dengan panah dan senjata tajam lainnya demi perebutan suara kelompok masyarakat tertentu.
"Faktanya bukan hanya banyak sengketa, tetapi juga terjadi pertikaian hingga mengakibatkan jatuh korban," kata Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Gubernur Papua: Pengurus PWI harus konsisten jadi pilar demokrasi
Baca juga: KPU Jayapura minta parpol peserta pemilu menjaga marwah demokrasi
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
