Kemarin, sikap politik Prabowo dan Ganjar usai pilpres  

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (26/3), yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Bawaslu putuskan KPU langgar kasus penggelembungan suara di Jatim

Majelis Sidang sekaligus Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memutuskan KPU terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.

Adapun perkara yang teregister dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 itu dilaporkan oleh saksi dari Partai Demokrat, Saman.

Selengkapnya baca di sini

2. Prabowo tegaskan Koalisi Indonesia Maju tidak malu jadi penerus Jokowi

Calon Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa segenap pihak yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju tidak ragu dan malu menjadi penerus Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kita di sini, Koalisi Indonesia Maju, kita tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu mengatakan kita adalah penerus-penerus Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (25/3) malam.

Selengkapnya baca di sini

3. Ganjar Pranowo pilih berada di luar pemerintahan

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu lebih memilih berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.

Selengkapnya baca di sini

4. Korlantas Polri bentuk tim urai kemacetan mudik Lebaran 2024

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membentuk tim urai kemacetan yang diturunkan saat arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1445H/2024 di sejumlah daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas tim urai, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan menyerahkan 500 unit kendaraan roda dua untuk tim urai di Polda Banten dan Polda Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini

5. PGI minta kasus kekerasan di Papua diusut tuntas

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) meminta pemerintah mengusut tuntas kasus kekerasan yang diduga dilakukan oknum TNI kepada warga Papua.

"Mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkapkan pelanggaran HAM yang telah terjadi, menegakkan akuntabilitas, mencegah impunitas serta memberikan keadilan kepada korban," kata Kepala Biro PGI Papua Ronald Richard dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.

Selengkapnya baca di sini