Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menggelar penutupan kampanye damai Pemilu 2024 bertajuk Harmoni dalam Demokrasi Bali Shanti, yang antara lain mengampanyekan ajakan kepada peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga kampanye (APK) saat masa tenang.
“Saya berharap mulai besok seluruh atribut kampanye, baik itu baliho, spanduk, umbul-umbul atau apapun sosialisasi lewat media cetak, elektronik, dan media sosial, mohon diturunkan,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Sabtu.
“Maka itu sekali lagi besok, atau malam ini kalau sudah bisa, mari kita sama-sama mengikuti aturan karena besok masa tenang selama 3 hari tidak boleh lagi ada atribut kampanye,” sambungnya menegaskan.
Arahan ini dilakukan KPU Bali agar masyarakat dapat dengan tenang berpikir dan mempersiapkan pilihannya untuk dicoblos pada 14 Februari 2024.
“Jangan lagi diganggu oleh orang-orang yang kampanye di luar jadwal, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan kami dan Bawaslu berurusan lagi, padahal kami punya kesibukan mempersiapkan tempat pemungutan suara,” ujar Lidartawan.
Dengan peserta pemilu mengikuti aturan maka komitmen penyelenggara dalam menggelar pesta demokrasi yang terus membaik akan dapat terwujud.
KPU Bali sendiri menargetkan tak ada masalah atau sengketa hingga di tingkat Mahkamah Konstitusi hingga Pemilu 2024 berakhir.
Lidartawan menjelaskan KPU Bali bukan membatasi aduan namun mereka berupaya setiap permasalahan dapat diselesaikan ditahap awal, mereka menjamin penyelenggara tidak akan berbohong tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan mungkin saja terjadi.
“Saya sudah perintahkan seluruh penyelenggara agar mengedepankan substansi dari administratif, selesaikan semua masalah di Bali, selesaikan masalah di kecamatan. Kalau ada bukti-bukti tertentu silahkan buka kotak ini, di kabupaten juga bila perlu buka kalau memang ada tanda-tanda kalau terjadi kesalahan,” ujarnya.
Selain pesan di akhir masa kampanye ke peserta pemilu, mantan Ketua KPU Bangli itu juga berharap masyarakat pemilik hak suara memiliki semangat yang sama yaitu dengan datang ke TPS.
Pemilu 2019, KPU Bali menargetkan 80 persen partisipasi pemilih namun yang menggunakan ternyata 82,4 persen, dengan demikian mereka optimistis tahun ini menaruh target 83 persen tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Ajakan memilih ini juga disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang turut menutup masa kampanye Pemilu 2024 di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar.
“Yang jelas tanggal 14 Februari kita harapkan masyarakat yang punya hak pilih untuk datang, ini bagian dari pengabdian kita bagi negara, kemudian diimbau untuk damai. Untuk ASN sampai sekarang netral, kita jaga netralitas kita komitmen,” tutur Sang Made.
“Saya berharap mulai besok seluruh atribut kampanye, baik itu baliho, spanduk, umbul-umbul atau apapun sosialisasi lewat media cetak, elektronik, dan media sosial, mohon diturunkan,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Sabtu.
“Maka itu sekali lagi besok, atau malam ini kalau sudah bisa, mari kita sama-sama mengikuti aturan karena besok masa tenang selama 3 hari tidak boleh lagi ada atribut kampanye,” sambungnya menegaskan.
Arahan ini dilakukan KPU Bali agar masyarakat dapat dengan tenang berpikir dan mempersiapkan pilihannya untuk dicoblos pada 14 Februari 2024.
“Jangan lagi diganggu oleh orang-orang yang kampanye di luar jadwal, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan kami dan Bawaslu berurusan lagi, padahal kami punya kesibukan mempersiapkan tempat pemungutan suara,” ujar Lidartawan.
Dengan peserta pemilu mengikuti aturan maka komitmen penyelenggara dalam menggelar pesta demokrasi yang terus membaik akan dapat terwujud.
KPU Bali sendiri menargetkan tak ada masalah atau sengketa hingga di tingkat Mahkamah Konstitusi hingga Pemilu 2024 berakhir.
Lidartawan menjelaskan KPU Bali bukan membatasi aduan namun mereka berupaya setiap permasalahan dapat diselesaikan ditahap awal, mereka menjamin penyelenggara tidak akan berbohong tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan mungkin saja terjadi.
“Saya sudah perintahkan seluruh penyelenggara agar mengedepankan substansi dari administratif, selesaikan semua masalah di Bali, selesaikan masalah di kecamatan. Kalau ada bukti-bukti tertentu silahkan buka kotak ini, di kabupaten juga bila perlu buka kalau memang ada tanda-tanda kalau terjadi kesalahan,” ujarnya.
Selain pesan di akhir masa kampanye ke peserta pemilu, mantan Ketua KPU Bangli itu juga berharap masyarakat pemilik hak suara memiliki semangat yang sama yaitu dengan datang ke TPS.
Pemilu 2019, KPU Bali menargetkan 80 persen partisipasi pemilih namun yang menggunakan ternyata 82,4 persen, dengan demikian mereka optimistis tahun ini menaruh target 83 persen tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Ajakan memilih ini juga disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang turut menutup masa kampanye Pemilu 2024 di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar.
“Yang jelas tanggal 14 Februari kita harapkan masyarakat yang punya hak pilih untuk datang, ini bagian dari pengabdian kita bagi negara, kemudian diimbau untuk damai. Untuk ASN sampai sekarang netral, kita jaga netralitas kita komitmen,” tutur Sang Made.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
