Jakarta (ANTARA) -
Wasekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Marsha Damita Siagian mengatakan sudah saatnya Indonesia melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang rendah karbon dan ramah lingkungan.
“Pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air ditunjang oleh keunggulan strategis karena Indonesia memiliki cadangan biji nikel yang sangat besar yang merupakan komponen utama baterai listrik,” kata Marsha dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selain itu, kata dia, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar lainnya, seperti biomassa, panas bumi, hidro, surya, angin, dan laut yang diperkirakan oleh pemerintah akan mencapai setidaknya 3.500 gigawatt.
“Itu memberikan peluang unik bagi Indonesia dan warga Jakarta, sebagai cara untuk mengurangi polusi yang secara perlahan-lahan membunuh kita semua,” ujar Caleg PSI untuk Dapil DKI Jakarta 2 ini.
Untuk mendukung transisi tersebut, apabila meraih kursi di Senayan, Marsha mengatakan PSI akan melakukan beberapa hal, salah satunya meningkatkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik karena harganya masih mahal dibandingkan kendaraan pembakaran tradisional.
“Selain itu, menjaga harga listrik pada tingkat yang wajar untuk memastikan bahwa biaya mengendarai kendaraan listrik tetap jauh lebih murah dibandingkan dengan mengendarai kendaraan pembakaran,” kata dia.
Hal lain yang dijanjikan adalah memberi insentif kepada pengembangan proyek energi terbarukan dengan menjamin profitabilitas minimum dan menyederhanakan proses administrasi.
“Terakhir, mengesahkan RUU untuk meningkatkan investasi pada jaringan listrik Indonesia untuk memastikan jaringan listrik dapat menyerap energi terbarukan yang terputus-putus,” ujar Marsha.
Dia mengatakan banyak parameter yang harus diperhitungkan dalam menyusun kebijakan energi dan lingkungan, yakni energi harus tetap melimpah dan terjangkau agar ekonomi dan standar hidup masyarakat terus tumbuh serta kedaulatan energi bangsa.
“Namun, kita juga harus benar-benar sadar bahwa krisis iklim yang sedang dihadapi dunia mengancam Indonesia dan kita harus bertindak,” ujarnya.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia., Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia., Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024