Anies: Negara jangan perhitungan dengan rakyatnya

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Calon presiden Anies Baswedan saat menyampaikan sambutan pada "Kumpul Bersama Unissula dan Capres Anies Rasyid Baswedan" di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Senin (5/2/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Semarang (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa negara jangan perhitungan dengan rakyatnya sendiri, apalagi dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia.

"Saya menemukan salah satu faktor kita ini mengelola negara dan berhadapan dengan rakyat sering 'itung-itungan' (perhitungan)," katanya, di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya saat "Kumpul Bersama Unissula dan Capres Anies Rasyid Baswedan" di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

"Makanya, saya bilang negara itu tidak boleh berdagang dengan rakyatnya, negara tidak boleh 'itung-itungan' dengan rakyatnya," katanya.

Ia menganalogikan hubungan negara dan rakyat seperti orang tua dengan anaknya yang tentunya tidak akan perhitungan dalam menyiapkan investasi masa depan bagi anak-anaknya.

"Coba, ada tidak ayah ibu yang 'itung-itungan' dengan anaknya? Enggak ada. Yang ada cinta kasih. Apapun akan dikeluarkan demi anak-anaknya," katanya.

Dari perjalanan keliling daerah yang dilakukannya, Anies sempat merenung untuk mencari tahu apa sebenarnya sesuatu yang hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami merenung apa sesungguhnya yang 'missing' di republik ini. Yang 'missing' adalah rasa cinta tanpa syarat kepada Republik Indonesia. Ada (orang tua, red.) yang cinta pakai syarat dengan anaknya? Tidak kan," katanya.

Menurut dia, rasa cinta tanpa syarat kepada Republik Indonesia itu mesti ada karena konsekuensi turunannya akan banyak sekali, misalnya bahwa pendidikan akan dipandang sebagai investasi, bukan "cost" atau biaya pengeluaran.

"Semua orang tua melihat biaya pendidikan anak-anaknya ada yang 'itungan'? Republik ini punya kekayaan alam yang dahsyat untuk membangun kekuatan manusia," katanya.

Karena itu, Anies menyampaikan perlunya perubahan, dan untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan adalah wewenang atau kewenangan (otority).

"Wewenang, bukan kekuasaan. Kekuasaan itu di tangan Allah SWT. Kekuasaan diturunkan lewat keputusan publik. Tanggal 14 (Februari) besok akan diputuskan kepada siapa kewenangan akan diberikan," katanya.

Kedatangan Anies disambut Rektor Unissula Prof Gunarto, didampingi Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Dr Bambang Tri Bawono, Ketua Pembina YBWSA Drs Ahmad Azhar Combo, dan Ketua Pengawas YBWSA Hasan Toha Putra.

Di kampus Unissula, Anies mendapatkan sambutan luar biasa dari civitas akademika, mulai mahasiswa hingga dosen yang berebut dan rela berdesakan untuk berfoto dengan mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 14 November 2023 telah menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres menjadi peserta Pilpres 2024.

Ketiganya adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Anies sebut dapat aspirasi paling banyak soal pendidikan
Baca juga: Unissula usulkan pembebasan PBB bagi aset PTS
Baca juga: Timnas AMIN klaim tiga juta relawan akan hadir dalam kampanye di JIS

 
Pewarta:
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu Sebelumnya

Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024