Legislator tegaskan tak ada fasilitas tambahan bagi KPPS di DKI

kemampuan setiap daerah beda-beda

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan tak ada fasilitas tambahan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di daerah ini demi penyamarataan hak sesama penyelenggara Pemilu 2024.

“Kalau Pemprov DKI Jakarta diminta perhatiannya, tentunya Pemda atau Pemprov wilayah lain nanti juga dituntut untuk punya sikap yang sama. Padahal, kemampuan setiap daerah beda-beda," kata Rany kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Rany menjelaskan hal ini perlu dipikirkan secara bijaksana agar tidak ada perlakuan atau hak khusus bagi petugas yang bekerja di Ibu Kota.

Menurutnya, jika Pemprov DKI memberikan fasilitas tambahan untuk petugas KPPS, maka dikhawatirkan tidak semua daerah memiliki kecukupan finansial untuk melakukan hal serupa.

Ia menjelaskan, petugas KPPS merupakan tim kerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas di tempat pemilihan suara (TPS) saat pemilihan umum (pemilu) serentak berlangsung.

Baca juga: KPU Jakarta Timur lantik 61 ribu lebih anggota KPPS

“KPPS di bawah naungan lembaganya sendiri seharusnya dalam setiap penyelenggaraan sudah pasti ada anggarannya dan tentunya sudah dipikirkan secara matang,” ujarnya.

Maka dari itu, dia meyakini, seluruh petugas KPPS telah mendapatkan hak dan perhatian berdasarkan ukuran standar kinerja yang ditetapkan KPU termasuk soal keperluan tambahan.

Terlebih lagi, menurut Rany, petugas KPPS yang terpilih sudah melewati serangkaian tes kesehatan sehingga sudah terjamin kesehatan fisik dan jasmaninya.

“Kalau untuk institusi KPPS ya kembali lagi ke lembaga itu sendiri karena saat pendaftaran anggota KPPS juga ada tahapan verifikasi, salah satunya juga pasti sehat fisik dan jasmani,” jelasnya.

KPU DKI Jakarta telah melantik 215.362 petugas KPPS di Gelanggang Olah Raga Sunter, Jakarta Utara pada Kamis (25/1).

Baca juga: KPU Jakpus komit tingkatkan kualitas petugas KPPS Pemilu 2024

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyarankan agar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendapat layanan kesehatan selama proses pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menyediakan fasilitas kesehatan termasuk pemberian multivitamin agar petugas KPPS tetap prima dalam menjalankan tugasnya," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya saat ditemui di Jakarta, Senin (27/11).

KPU DKI mencatat sebanyak 31 petugas KPPS yang ada di Jakarta meninggal dunia pada Pemilu 2019.