Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan non-partai politik.
“Secepatnya (ditunjuk menteri definitif). (Tokohnya) dari non (partai politik),” ujar Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan, di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, sebagaimana tayangan video yang disaksikan di Jakarta.
Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.
Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.
Sebagaimana isi Keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan Tito ditunjuk lantaran memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat Menteri dalam Negeri.
“Sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang Menko Polhukam, saya kira nggak ada masalah,” ujarnya.
Dia menyampaikan yang terpenting saat ini adalah organisasi di Kementerian Polhukam berjalan dengan baik.
Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden
Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
