Sorong (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya memastikan logistik pemilu untuk enam distrik (kecamatan) di wilayah pedalaman Kabupaten Tambrauw diangkut dengan pesawat terbang karena berada di wilayah ketinggian dan belum terhubung akses jalan darat.
Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Kambu di Sorong, Senin, mengaku telah menerima laporan dari KPU Tambrauw bahwa pergeseran logistik pemilu akan dimulai pada 7 Februari untuk wilayah pedalaman dan terjauh dari Fef, ibu kota Kabupaten Tambrauw.
Selanjutnya, logistik pemilu akan bergeser dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 10 Februari, sedangkan pergeseran logistik pemilu dari PPS ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilakukan mulai 11 hingga 13 Februari.
"Untuk wilayah seperti Tambrauw itu memang diprioritaskan lebih awal. Untungnya di wilayah pedalaman Tambrauw dimana terdapat enam distrik distribusi logistik menggunakan angkutan udara, ada juga yang menggunakan transportasi laut," jelas Andarias.
Untuk Kabupaten Raja Ampat, dari 24 distrik (selain Distrik Waysai), pendistribusian logistik pemilu pada 23 distrik lainnya harus menggunakan transportasi laut lantaran warga bermukim terpencar di pulau-pulau.
Distribusi logistik pemilu di Kabupaten Raja Ampat akan dimulai pada 9 Februari hingga tiba di TPS pada 13 Februari.
Untuk Kabupaten Maybrat yang dikenal rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), distribusi logistik untuk distrik terjauh dimulai pada 10 Februari dan akan bergeser lagi ke setiap TPS pada 13 dan 14 Februari subuh.
Sebagaimana daerah lainnya, pendistribusian logistik pemilu untuk wilayah Kabupaten Sorong Selatan juga mendapatkan prioritas karena sebagian besar wilayahnya terhubung dengan transportasi laut.
Adapun distribusi logistik pemilu untuk wilayah Kota Sorong baru akan dilakukan pada H-1 sebelum pemungutan suara.
"Pergeseran logistik di Kota Sorong dari kantor KPU ke PPD dilakukan pada 13 Februari, demikian pun dari PPD ke PPS dilakukan pada hari yang sama. Selanjutnya dari PPS ke TPS akan dilakukan pada 14 Februari subuh karena semua TPS mudah dijangkau," jelas Andarias.
Menurut dia, distribusi logistik pemilu di semua kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang mulai dari gudang logistik kabupaten/kota menuju PPD, selanjutnya dari PPD menuju PPS dan akan terus berlanjut ke tingkat TPS yang diterima oleh KPPS.
"Distribusi logistik pemilu di masing-masing kabupaten/kota jadwalnya bervariasi disesuaikan dengan kondisi jarak, geografis dan juga situasi keamanan. Saat ini logistik sudah siap di kabupaten/kota masing-masing dan sudah di-packing, tinggal menunggu jadwal pendistribusiannya," kata Andarias.
Jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 440.826 orang, tersebar pada lima kabupaten dan Kota Sorong, 132 distrik (kecamatan), 1.013 kelurahan dan kampung (desa). Adapun jumlah keseluruhan TPS di wilayah Papua Barat Daya sebanyak 2.156.
Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Kambu di Sorong, Senin, mengaku telah menerima laporan dari KPU Tambrauw bahwa pergeseran logistik pemilu akan dimulai pada 7 Februari untuk wilayah pedalaman dan terjauh dari Fef, ibu kota Kabupaten Tambrauw.
Selanjutnya, logistik pemilu akan bergeser dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 10 Februari, sedangkan pergeseran logistik pemilu dari PPS ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilakukan mulai 11 hingga 13 Februari.
"Untuk wilayah seperti Tambrauw itu memang diprioritaskan lebih awal. Untungnya di wilayah pedalaman Tambrauw dimana terdapat enam distrik distribusi logistik menggunakan angkutan udara, ada juga yang menggunakan transportasi laut," jelas Andarias.
Untuk Kabupaten Raja Ampat, dari 24 distrik (selain Distrik Waysai), pendistribusian logistik pemilu pada 23 distrik lainnya harus menggunakan transportasi laut lantaran warga bermukim terpencar di pulau-pulau.
Distribusi logistik pemilu di Kabupaten Raja Ampat akan dimulai pada 9 Februari hingga tiba di TPS pada 13 Februari.
Untuk Kabupaten Maybrat yang dikenal rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), distribusi logistik untuk distrik terjauh dimulai pada 10 Februari dan akan bergeser lagi ke setiap TPS pada 13 dan 14 Februari subuh.
Sebagaimana daerah lainnya, pendistribusian logistik pemilu untuk wilayah Kabupaten Sorong Selatan juga mendapatkan prioritas karena sebagian besar wilayahnya terhubung dengan transportasi laut.
Adapun distribusi logistik pemilu untuk wilayah Kota Sorong baru akan dilakukan pada H-1 sebelum pemungutan suara.
"Pergeseran logistik di Kota Sorong dari kantor KPU ke PPD dilakukan pada 13 Februari, demikian pun dari PPD ke PPS dilakukan pada hari yang sama. Selanjutnya dari PPS ke TPS akan dilakukan pada 14 Februari subuh karena semua TPS mudah dijangkau," jelas Andarias.
Menurut dia, distribusi logistik pemilu di semua kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang mulai dari gudang logistik kabupaten/kota menuju PPD, selanjutnya dari PPD menuju PPS dan akan terus berlanjut ke tingkat TPS yang diterima oleh KPPS.
"Distribusi logistik pemilu di masing-masing kabupaten/kota jadwalnya bervariasi disesuaikan dengan kondisi jarak, geografis dan juga situasi keamanan. Saat ini logistik sudah siap di kabupaten/kota masing-masing dan sudah di-packing, tinggal menunggu jadwal pendistribusiannya," kata Andarias.
Jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 440.826 orang, tersebar pada lima kabupaten dan Kota Sorong, 132 distrik (kecamatan), 1.013 kelurahan dan kampung (desa). Adapun jumlah keseluruhan TPS di wilayah Papua Barat Daya sebanyak 2.156.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
