Muhaimin: Praktik pajak karbon bisa dilakukan dengan transisi energi

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menyebut implementasi pajak karbon harus dilakukan sekaligus dengan transisi energi terbarukan.

Hal tersebut menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengenai pengarusutamaan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan, dalam Debat Cawapres di Jakarta, Minggu.

"Memang pajak karbon itu ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen Pemerintah hari ini tidak serius," ujar Muhaimin.

Muhaimin menyebut target energi baru dan terbarukan yang mestinya harus dipunyai pada target 2025, berkurang dan diturunkan dari 23 persen menjadi 17 persen.

Sementara itu, penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini dari tahun 2022, mundur menjadi 2025.

"Apanya yang mau dilanjutkan?" kata Muhaimin mempertanyakan pernyataan Gibran

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran singgung pajak karbon sebagai strategi pembangunan berkeadilan
Baca juga: Mahfud tekankan empat hal pemanfaatan SDA agar memihak rakyat