Bandung (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bantuan sosial (bansos) beras untuk 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) tidak terafilisasi dengan partai politik.
"Tentunya, ini program Pemerintah dan diberikan kepada masyarakat langsung. Ini sudah berlangsung selama pemerintahan ini memberikan program," kata Airlangga dalam acara penyerahan bansos di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Airlangga, bansos sudah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah diinisiasi Pemerintah dari jauh-jauh hari. Oleh karena itu, program bansos tidak dapat dihentikan begitu saja.
"Semua ini telah dilaksanakan dari program yang bergulir. Pemilu kan tidak bisa semuanya kami stop, karena ini kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemilu," tegasnya Airlangga.
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan tetap mendistribusikan bansos dalam rangka menjaga daya beli dan menurunkan inflasi.
"Jadi, Pemerintah akan melanjutkan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi. Menurunkan inflasi merupakan upaya untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan nggak bisa diberhentikan karena adanya pemilu," tambahnya.
Mengenai warga yang belum mendapat bansos, Airlangga mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan data untuk warga yang berhak menjadi PBP.
"Justru yang belum kebagian itu kami lihat datanya. Biasanya, yang dipermasalahkan masyarakat adalah kepala desanya," ujar Airlangga.
Baca juga: Timnas AMIN ingatkan ada tiga pelanggaran soal politisasi bansos
Baca juga: Ganjar tekankan edukasi masyarakat sikapi politisasi bansos
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
