Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebutkan bahwa ada kemungkinan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi diperiksa karena diduga mengampanyekan salah satu kandidat Pilpres 2024.
“Iya, kemungkinan sekdanya diperiksa. Biasanya ada teknik penelusuran, ya, dari mulai bawah dulu, baru kemudian sekdanya atau sekda dulu, tergantung teman-teman (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota,” kata Bagja saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Bagja menuturkan Bawaslu kini tengah melakukan penelusuran dan telah memeriksa beberapa pihak. Bawaslu ingin memastikan terlebih dahulu terkait kebenaran data yang ada pada potongan rekaman video yang ramai di media sosial tersebut.
“Ini beberapa kami lakukan penelusuran dan sudah kami sudah periksa beberapa teman-teman, nanti kita follow up (tindak lanjuti) apakah ada hadir di acara itu, siapa, dan bagaimana,” ujar Bagja.
Lebih lanjut, Bagja mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang namanya juga turut disebut oleh Sekda Pemkab Takalar dalam potongan video itu, tidak bisa diperiksa. Hal ini karena penyebutan nama Jokowi hanya sebatas klaim.
“Kalau tidak ada perintah tertulis, bisa (diperiksa) atau enggak? Enggak bisa, kecuali terekam, ya, terekam, tervideokan dalam bentuk gambar dan lain, tapi kalo cuma 'Saya mendapat A, saya mendapat B' ya susah dibuktikan. Gimana kita mau tindaklanjuti?” ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Takalar mengatakan tengah menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang videonya viral saat kegiatan rembuk guru di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Bawaslu Takalar sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini. Karena, sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya yah," kata Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/1).
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati mengatakan telah mendapatkan informasi awal berupa video tersebut yang beredar luas di grup media sosial WhatsApp. Langkah selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait video tersebut.
Dari rekaman video viral yang berdurasi 1 menit tersebut diketahui Sekda Pemkab Takalar Muhammad Hasbi dalam pertemuan rembuk guru itu diduga menyampaikan pesan yang bermuatan kampanye.
"Viralnya video dugaan tidak netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye itu merupakan informasi awal dan bagi kami akan segera melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Diketahui, Sekda Pemkab Takalar Muhammad Hasbi, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad, membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah setempat. Hadir pula pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya, termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se-Kabupaten Takalar, Rabu (10/1).
Dalam video tersebut, Hasbi menyinggung soal belanja untuk pengajian guru, yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya (calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, red.) menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK," ucap Hasbi dalam rekaman tersebut.
Baca juga: Bawaslu RI catat 777 laporan pelanggaran pemilu sudah masuk
Baca juga: Soal temuan PPATK, Hasyim tegaskan KPU urusi laporan dana kampanye
“Iya, kemungkinan sekdanya diperiksa. Biasanya ada teknik penelusuran, ya, dari mulai bawah dulu, baru kemudian sekdanya atau sekda dulu, tergantung teman-teman (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota,” kata Bagja saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Bagja menuturkan Bawaslu kini tengah melakukan penelusuran dan telah memeriksa beberapa pihak. Bawaslu ingin memastikan terlebih dahulu terkait kebenaran data yang ada pada potongan rekaman video yang ramai di media sosial tersebut.
“Ini beberapa kami lakukan penelusuran dan sudah kami sudah periksa beberapa teman-teman, nanti kita follow up (tindak lanjuti) apakah ada hadir di acara itu, siapa, dan bagaimana,” ujar Bagja.
Lebih lanjut, Bagja mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang namanya juga turut disebut oleh Sekda Pemkab Takalar dalam potongan video itu, tidak bisa diperiksa. Hal ini karena penyebutan nama Jokowi hanya sebatas klaim.
“Kalau tidak ada perintah tertulis, bisa (diperiksa) atau enggak? Enggak bisa, kecuali terekam, ya, terekam, tervideokan dalam bentuk gambar dan lain, tapi kalo cuma 'Saya mendapat A, saya mendapat B' ya susah dibuktikan. Gimana kita mau tindaklanjuti?” ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Takalar mengatakan tengah menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang videonya viral saat kegiatan rembuk guru di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Bawaslu Takalar sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini. Karena, sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya yah," kata Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/1).
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati mengatakan telah mendapatkan informasi awal berupa video tersebut yang beredar luas di grup media sosial WhatsApp. Langkah selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait video tersebut.
Dari rekaman video viral yang berdurasi 1 menit tersebut diketahui Sekda Pemkab Takalar Muhammad Hasbi dalam pertemuan rembuk guru itu diduga menyampaikan pesan yang bermuatan kampanye.
"Viralnya video dugaan tidak netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye itu merupakan informasi awal dan bagi kami akan segera melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Diketahui, Sekda Pemkab Takalar Muhammad Hasbi, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad, membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah setempat. Hadir pula pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya, termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se-Kabupaten Takalar, Rabu (10/1).
Dalam video tersebut, Hasbi menyinggung soal belanja untuk pengajian guru, yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya (calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, red.) menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK," ucap Hasbi dalam rekaman tersebut.
Baca juga: Bawaslu RI catat 777 laporan pelanggaran pemilu sudah masuk
Baca juga: Soal temuan PPATK, Hasyim tegaskan KPU urusi laporan dana kampanye
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
