Ganjar bakal optimalkan pendataan distribusi subsidi solar nelayan

Soal BBM nelayan ini keluhannya di banyak tempat.

Pekalongan (ANTARA) - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan pendataan untuk memudahkan distribusi bantuan subsidi solar untuk nelayan.

"Soal BBM nelayan ini keluhannya di banyak tempat. Yang penting disediakan kuota maka saya tanya ada SPDN tidak? Kalau ada, tinggal dihitung kuota. Karena ini subsidi, perlu didata. Kalau tidak didata, nanti yang tidak berhak mendapatkan subsidi akan ikut membeli," ujar Ganjar Pranowo saat menemui perwakilan nelayan dan petani di Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi dari nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pekalongan terkait dengan sejumlah persoalan, antara lain, soal distribusi bantuan subsidi solar yang tidak merata.

Menurut Ganjar, kendala subsidi solar di samping masalah kuotanya adalah soal pendataan. Oleh karena itu, pendataan menjadi sangat penting.

Pendataan tersebut sejalan dengan program Ganjar-Mahfud, yakni KTP Sakti yang bakal menyatukan seluruh data profil masyarakat penerima bantuan pemerintah dalam satu kartu.

Dengan metode itu, KTP Sakti bakal lebih memudahkan bantuan pemerintah untuk masyarakat dengan lebih lancar dan juga tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Ganjar mendorong HNSI sebagai wadah nelayan untuk melakukan pendataan dengan tepat agar nelayan yang benar-benar berhak menerima bantuan bisa menerimanya tanpa ada kecemburuan sosial.

Maka, solar packed dealer nelayan (SPDN) perlu untuk membantu kemudahan mendata seluruh nelayan yang ada.

"Kalau soal BBM betul, kenapa perlu ada SPDN? BBM khusus untuk nelayan dan berulang saya sampaikan data nelayan penerima subsidi harus benar maka betul-betul tersalurkan," kata Ganjar.

Baca juga: Peretasan akun Mahfud, Ganjar tekankan pentingnya jaga keamanan siber
Baca juga: TPN: Narasi elektabilitas Prabowo-Gibran penggiringan opini publik

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.