Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan,
menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang diduga mengampanyekan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang videonya viral saat kegiatan rembuk guru di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Bawaslu Takalar sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini. Karena, sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya yah," kata Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Senin.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati mengatakan telah mendapatkan informasi awal berupa video tersebut yang beredar luas di grup media sosial WhatsApp. Langkah selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait video tersebut.
Dari rekaman video viral yang berdurasi 1 menit tersebut diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi dalam pertemuan rembuk guru itu diduga menyampaikan pesan yang bermuatan kampanye.
"Viralnya video dugaan tidak netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye itu merupakan informasi awal dan bagi kami akan segera melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Takalar Ince Hadiy Rachmat berjanji mendalami video yang viral tersebut karena menjadi informasi awal, termasuk segera membentuk tim.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Takalar, Zahlul Padil atas kejadian tersebut pihaknya tentu menekankan agar ASN harus menjaga netralitas.
"Kami telah memaksimalkan pencegahan melalui imbauan kepada ASN, TNI Polri untuk menjaga netralitasnya. Kami berharap semua pihak mendukung netralitas agar konstalasi demokrasi berjalan dengan aman, luber dan jurdil," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Sekda Pemkab Takalar Hasbi mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah setempat. Hadir pula pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024.
Dalam video tersebut, Hasbi menyinggung soal belanja untuk pengajian guru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski demikian ia menyampaikan bagi yang belum terangkat mohon maaf tunggu pengangkatan CPNS tahun ini.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya (Cawapres Gibran Rakabuming Raka) menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK," ucapnya dalam rekaman tersebut.
menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang diduga mengampanyekan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang videonya viral saat kegiatan rembuk guru di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Bawaslu Takalar sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini. Karena, sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya yah," kata Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Senin.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati mengatakan telah mendapatkan informasi awal berupa video tersebut yang beredar luas di grup media sosial WhatsApp. Langkah selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait video tersebut.
Dari rekaman video viral yang berdurasi 1 menit tersebut diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi dalam pertemuan rembuk guru itu diduga menyampaikan pesan yang bermuatan kampanye.
"Viralnya video dugaan tidak netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye itu merupakan informasi awal dan bagi kami akan segera melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Takalar Ince Hadiy Rachmat berjanji mendalami video yang viral tersebut karena menjadi informasi awal, termasuk segera membentuk tim.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Takalar, Zahlul Padil atas kejadian tersebut pihaknya tentu menekankan agar ASN harus menjaga netralitas.
"Kami telah memaksimalkan pencegahan melalui imbauan kepada ASN, TNI Polri untuk menjaga netralitasnya. Kami berharap semua pihak mendukung netralitas agar konstalasi demokrasi berjalan dengan aman, luber dan jurdil," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Sekda Pemkab Takalar Hasbi mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah setempat. Hadir pula pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024.
Dalam video tersebut, Hasbi menyinggung soal belanja untuk pengajian guru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski demikian ia menyampaikan bagi yang belum terangkat mohon maaf tunggu pengangkatan CPNS tahun ini.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya (Cawapres Gibran Rakabuming Raka) menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK," ucapnya dalam rekaman tersebut.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
