Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -
Menurut Ganjar, hal itu sebagai bentuk penjagaan fairness atau kewajaran. Ia bahkan mengatakan sempat mengajak menteri-menteri dari PDI Perjuangan untuk ikut hadir dalam setiap debat capres. “Malah saya meminta, ayo dong besok ikut datang (debat capres). Kan mereka juga kader partai,” paparnya.
Baca juga: Mantan sekjen Kemhan beri dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Ganjar menambahkan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang dibuka di Kantor Kemenkopolhukam itu bertujuan agar masyarakat dapat memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.
Pasalnya, Ganjar menilai saat ini banyak sekali pengaduan terkait dugaan pelanggaran atau kecurangan pada tahapan proses pemilu. “Khan sekarang aduannya banyak sekali, jadi ini untuk menjaga proses demokrasi dengan baik. Kalau dikatakan curang, curangnya dimana? Gambar Ganjar-Mahfud saja hilang kok. Mari kita sama-sama menjaga agar tidak curang,” tegasnya.
Sebelumnya, TKN Paslon Prabowo- Gibran menuding dibukanya posko pengaduan pelanggaran pemilu di Kantor Kemenkopolhukam sebagai salah satu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Baca juga: Petani tembakau Jombang titip tiga aspirasi siap menangkan Ganjar
Mereka menilai tindakan tersebut berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, TKN Prabowo-Gibran menganggap dapat menimbulkan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan Mahfud sebagai Menkopolhukam dan kepentingannya sebagai cawapres.
Selain posko pengaduan yang dibentuk Mahfud, DPR juga membentuk panitia kerja netralitas TNI dan Polri. TNI pun membentuk posko-posko pengaduan untuk dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh prajurit dan ASN di lingkungan TNI.
Komisi Pemilihan Umum pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu presiden dan wakil presiden 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Ganjar Pranowo menegaskan tuduhan kecurangan yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kepada calon wakil presiden, Mahfud MD, akibat pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu 2024 tidaklah beralasan.
“Khan gak apa-apa toch, menteri-menteri yang lain kalau setiap debat ada di belakangnya. Menteri-menteri dari PDIP malah belum pernah,” kata Ganjar di Surabaya, Sabtu.
Menurut Ganjar, hal itu sebagai bentuk penjagaan fairness atau kewajaran. Ia bahkan mengatakan sempat mengajak menteri-menteri dari PDI Perjuangan untuk ikut hadir dalam setiap debat capres. “Malah saya meminta, ayo dong besok ikut datang (debat capres). Kan mereka juga kader partai,” paparnya.
Baca juga: Mantan sekjen Kemhan beri dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Ganjar menambahkan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang dibuka di Kantor Kemenkopolhukam itu bertujuan agar masyarakat dapat memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.
Pasalnya, Ganjar menilai saat ini banyak sekali pengaduan terkait dugaan pelanggaran atau kecurangan pada tahapan proses pemilu. “Khan sekarang aduannya banyak sekali, jadi ini untuk menjaga proses demokrasi dengan baik. Kalau dikatakan curang, curangnya dimana? Gambar Ganjar-Mahfud saja hilang kok. Mari kita sama-sama menjaga agar tidak curang,” tegasnya.
Sebelumnya, TKN Paslon Prabowo- Gibran menuding dibukanya posko pengaduan pelanggaran pemilu di Kantor Kemenkopolhukam sebagai salah satu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Baca juga: Petani tembakau Jombang titip tiga aspirasi siap menangkan Ganjar
Mereka menilai tindakan tersebut berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, TKN Prabowo-Gibran menganggap dapat menimbulkan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan Mahfud sebagai Menkopolhukam dan kepentingannya sebagai cawapres.
Selain posko pengaduan yang dibentuk Mahfud, DPR juga membentuk panitia kerja netralitas TNI dan Polri. TNI pun membentuk posko-posko pengaduan untuk dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh prajurit dan ASN di lingkungan TNI.
Komisi Pemilihan Umum pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu presiden dan wakil presiden 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024
