Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi menilai bahwa desakan menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dihembuskan kubu pasangan calon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud merupakan sikap anti-rakyat.
"Siapapun, termasuk capres dan cawapres yang menolak Bansos diberikan kepada rakyat sama dengan capres dan cawapres antirakyat," kata Viva dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut politisi PAN itu, bansos merupakan program rutin tahunan dari Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi bantalan sosial di tengah kenaikan harga berbagai bahan pokok.
Dengan demikian, penyaluran bantuan tersebut menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda apalagi dihambat dengan alasan pemilihan umum.
"Bansos merupakan hak rakyat yang tak boleh ditunda-tunda, apalagi dihambat dan ditolak. Menunda Bansos sama dengan menambah panjang penderitaan rakyat," kata dia.
Desakan penundaan penyaluran bansos yang dihembuskan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud karena berpotensi dipolitisasi dinilainya merupakan sesuatu yang keliru.
Ia menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo bukan program salah satu pasangan calon tertentu.
“Jangan gara-gara pemilu, rakyat menjadi korban. Biarkan saja pemilu berjalan sesuai jadwal, dan bansos pun disalurkan sesuai jadwal. Itu kan program rutin pemerintah dalam membantu rakyat. Dan ini kan urusan perut rakyat, masa mau ditunda?,” ujarnya.
Baca juga: Sudirman Said: Bansos digunakan alat politik maka sama dengan korupsi
Baca juga: TKN pertanyakan kekhawatiran TPN soal bansos
"Siapapun, termasuk capres dan cawapres yang menolak Bansos diberikan kepada rakyat sama dengan capres dan cawapres antirakyat," kata Viva dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut politisi PAN itu, bansos merupakan program rutin tahunan dari Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi bantalan sosial di tengah kenaikan harga berbagai bahan pokok.
Dengan demikian, penyaluran bantuan tersebut menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda apalagi dihambat dengan alasan pemilihan umum.
"Bansos merupakan hak rakyat yang tak boleh ditunda-tunda, apalagi dihambat dan ditolak. Menunda Bansos sama dengan menambah panjang penderitaan rakyat," kata dia.
Desakan penundaan penyaluran bansos yang dihembuskan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud karena berpotensi dipolitisasi dinilainya merupakan sesuatu yang keliru.
Ia menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo bukan program salah satu pasangan calon tertentu.
“Jangan gara-gara pemilu, rakyat menjadi korban. Biarkan saja pemilu berjalan sesuai jadwal, dan bansos pun disalurkan sesuai jadwal. Itu kan program rutin pemerintah dalam membantu rakyat. Dan ini kan urusan perut rakyat, masa mau ditunda?,” ujarnya.
Baca juga: Sudirman Said: Bansos digunakan alat politik maka sama dengan korupsi
Baca juga: TKN pertanyakan kekhawatiran TPN soal bansos
Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
