Jakarta (ANTARA) - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan memeriksa Gus Miftah terkait peredaran video pembagian uang di Pamekasan, Madura.
"Mendukung sepenuhnya Bawaslu Pamekasan, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penegakan UU Pemilu dan memprosesnya dengan cepat," kata Juru Bicara Timnas AMIN Iwan Tarigan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Iwan mengatakan Bawaslu harus menerapkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku agar perilaku politik uang (money politics) tidak terjadi di tempat lain.
Selain itu, ia menilai pembelaan yang dilontarkan oleh Gus Miftah dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid terkait peredaran video pembagian uang tersebut merupakan hal yang wajar karena hal itu dilakukan sebelum Bawaslu melakukan pemanggilan.
"Mengenai Pembelaan Gus Miftah dan Sekretaris TKN Nusron Wahid, pendapat kami adalah wajar dan seharusnya mereka lakukan, karena tidak ada maling yang mengaku maling sebelum ditemukan buktinya," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Pamekasan mulai lakukan pemeriksaan kasus bagi uang Gus Miftah
Sebelumnya pada Kamis (4/1), Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan terkait video dirinya sedang membagikan uang kepada masyarakat di Pamekasan. Tindakan itu diduga menjadi bagian dari kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran
Menurut pernyataan Gus Miftah, uang yang dibagikan merupakan uang milik pengusaha yang mengundangnya, dan bertujuan untuk sedekah.
Pada Senin, 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca juga: Legislator PKB dukung Bawaslu tuntaskan aksi bagi-bagi uang Gus Miftah
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024
