Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengingatkan TNI dan Polri untuk menjaga netralitas dengan tidak memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2024.
"Dan mengingatkan juga agar semua pihak berlaku adil, ya. TNI-Polri itu wajib, karena dia berasal dari rakyat untuk rakyat," ujar OSO di Gedung High End, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, TNI-Polri harus bersikap netral pada Pilpres 2024, karena mereka berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini pun akan menimbulkan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Jika berpihak kepada salah satu pasangan capres/cawapres, dia adalah pengkhianat. Sebaliknya, ketika berpihak kepada rakyat, maka dia adalah kebanggaan rakyat," tegasnya.
Selain itu, dia pun menyinggung bahwa rapat yang dilaksanakan hari ini sangat penting untuk menentukan kemenangan pasangan capres/cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Adapun peserta rapat sepakat untuk membangun sistem yang berdaulat kepada rakyat, dan mengingatkan semua pihak agar berlaku adil.
“Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak ada intimidasi lagi mulai detik ini. Nanti kami akan datang ke semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan tokoh-tokoh yang mempunyai kepentingan bagi kemakmuran bangsa ini,” pungkas OSO.
Rapat konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud dihadiri antara lain, capres Ganjar Pranowo, cawapres Mahfud MD, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua TPN Arsjad Rasjid, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024.
Ada tiga pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Nomor Urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Nomor Urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Nomor Urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar: Masifkan gerakan di 40 hari menuju kemenangan
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos
"Dan mengingatkan juga agar semua pihak berlaku adil, ya. TNI-Polri itu wajib, karena dia berasal dari rakyat untuk rakyat," ujar OSO di Gedung High End, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, TNI-Polri harus bersikap netral pada Pilpres 2024, karena mereka berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini pun akan menimbulkan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Jika berpihak kepada salah satu pasangan capres/cawapres, dia adalah pengkhianat. Sebaliknya, ketika berpihak kepada rakyat, maka dia adalah kebanggaan rakyat," tegasnya.
Selain itu, dia pun menyinggung bahwa rapat yang dilaksanakan hari ini sangat penting untuk menentukan kemenangan pasangan capres/cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Adapun peserta rapat sepakat untuk membangun sistem yang berdaulat kepada rakyat, dan mengingatkan semua pihak agar berlaku adil.
“Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak ada intimidasi lagi mulai detik ini. Nanti kami akan datang ke semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan tokoh-tokoh yang mempunyai kepentingan bagi kemakmuran bangsa ini,” pungkas OSO.
Rapat konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud dihadiri antara lain, capres Ganjar Pranowo, cawapres Mahfud MD, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua TPN Arsjad Rasjid, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024.
Ada tiga pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Nomor Urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Nomor Urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Nomor Urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar: Masifkan gerakan di 40 hari menuju kemenangan
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
