Jakarta (ANTARA) - Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso menyatakan bahwa hingga saat ini lembaganya tidak menerima adanya aduan terkait pelanggaran netralitas aparat kepolisian dalam Pemilu 2024.
"Sampai saat ini IPW tidak ada mendapatkan aduan (pelanggaran netralitas) secara resmi," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, hingga hari ke 34 masa kampanye Pemilu 2024, IPW tidak menerima satu pun keluhan dari masyarakat maupun peserta pemilu perihal pelanggaran netralitas yang dilakukan kepolisan, baik di tingkat Polda, Polres, maupun anggota secara perorangan.
Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bersifat independen, IPW hanya menerima aduan terkait fenomena yang berkembang dan dihadapi masyarakat, bukan berdasarkan isu yang tidak pasti kebenarannya.
"IPW tidak mau menanggapi sesuatu yang masih isu. Tetapi ketika fenomena terjadi kami respon secara profesional," kata dia.
Secara umum, Indonesia Police Watch (IPC) mencatat jumlah pengaduan masyarakat terkait kinerja Polri mengalami penurunan signifikan dari 179 di tahun 2022 menjadi hanya 79 di tahun 2023.
Penurunan jumlah pengaduan masyarakat kepada IPW tersebut, kata dia, berkorelasi dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan publik kepada institusi Polri mencapai 87 persen.
Menurutnya, peningkatan kepercayaan publik tersebut salah satunya karena optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum yang dilakukan, termasuk di internal Polri sendiri.
Baca juga: IPW: Jumlah aduan masyarakat soal kinerja Polri menurun
Baca juga: Kapolri pimpin upacara kenaikan pangkat 22 perwira tinggi
Baca juga: Polri siapkan dua jalur alternatif saat CFN Tahun Baru 2024 di Puncak
"Sampai saat ini IPW tidak ada mendapatkan aduan (pelanggaran netralitas) secara resmi," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, hingga hari ke 34 masa kampanye Pemilu 2024, IPW tidak menerima satu pun keluhan dari masyarakat maupun peserta pemilu perihal pelanggaran netralitas yang dilakukan kepolisan, baik di tingkat Polda, Polres, maupun anggota secara perorangan.
Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bersifat independen, IPW hanya menerima aduan terkait fenomena yang berkembang dan dihadapi masyarakat, bukan berdasarkan isu yang tidak pasti kebenarannya.
"IPW tidak mau menanggapi sesuatu yang masih isu. Tetapi ketika fenomena terjadi kami respon secara profesional," kata dia.
Secara umum, Indonesia Police Watch (IPC) mencatat jumlah pengaduan masyarakat terkait kinerja Polri mengalami penurunan signifikan dari 179 di tahun 2022 menjadi hanya 79 di tahun 2023.
Penurunan jumlah pengaduan masyarakat kepada IPW tersebut, kata dia, berkorelasi dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan publik kepada institusi Polri mencapai 87 persen.
Menurutnya, peningkatan kepercayaan publik tersebut salah satunya karena optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum yang dilakukan, termasuk di internal Polri sendiri.
Baca juga: IPW: Jumlah aduan masyarakat soal kinerja Polri menurun
Baca juga: Kapolri pimpin upacara kenaikan pangkat 22 perwira tinggi
Baca juga: Polri siapkan dua jalur alternatif saat CFN Tahun Baru 2024 di Puncak
Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
